LENSAINDONESIA.COM: Di masa pandemi Covid-19, Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) tetap berupaya menekan angka kekerasan anak karena angkanya makin meningkat.

Bagaimana tidak? Hingga akhir Agustus 2020, PKSAI telah mencatat ada 12.855 kasus kekerasan pada anak.

“Jumlah serupa pada tahun lalu terjadi di Bulan Desember 2019. Ini masih Agustus sudah mencapai 12.855 kasus yang melibatkan anak,” papar Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI Kanya Eka Santi ditengah Webinar Pengembangan PKSAI di Jawa Timur yang digelar oleh LPA Tulungagung bersama UNICEF, Kamis (10/9/2020).

Ia menambahkan, kasus yang melibatkan anak itu terbagi dalam berbagai jenis. Salah satunya anak yang berhadapan dengan hukum mencapai 5.364 kasus, anak korban kejahatan seksual mencapai 2.489 kasus, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran yang tercatat ada 1.247 kasus.

“Bahkan ada juga anak yang terdampak Covid-19 hingga mencapai 998 dan anak korban kekerasan fisik dan psikis mencapai 886 kasus,” tegas Kanya.

Perlu disadari jika masa pandemi ini memerlukan layanan terpadu dan bisa menjangkau seluruh warga. Untuk itu, PKSAI menjadi salah satu solusi yang hadir di berbagai daerah. Sehingga di pusat ada penanganan didukung upaya keras di daerah melalui PKSAI.

“Pemberdayaan komunitas menjadi penting. Di pusat bisa terintegrasi, di daerah juga jalan dengan PKSAI,” terang Kanya.

Angka kekerasan anak naik setiap tahun
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Alwi menyampaikan, data kekerasan anak selalu naik setiap tahun. Lonjakan itu didominasi hal-hal yang berkaitan pelecehan seksual, pencurian, dan perkelahian.

“Situasi ini perlu layanan khusus. Terutama pendampingan kepada pelaku, korban dan sanksi. Dan semua ini butuh layanan khusus seperti PKSAI,” imbuh Alwi.

Ia menambahkan, berbagai kasus muncul dari berbagai aspek kehidupan. Sehingga tak ada lembaga tunggal memiliki mandat saat melayani semua aspek perlindungan anak.

“PKSAI membuat struktur lebih jelas. Sebab ada sumber solusi untuk bisa berkolaborasi bersama. Baik itu dari Dinsos, PPA, Diknas, Kesra, PPT, LSM, Kemenag, LPKS dan tokoh agama dan tokoh masyarakat,” tambahnya.

Untuk itu, lanjutnya, ada layanan ideal yang bisa dilakukan mulai dari pencegahan seperti kampanye, kesadaran, pendidikan, menggandeng media, parenting, dan edukasi menyeluruh.

Selain itu, ada juga jenis layanan terintegrasi yang berupaya pencegahan dan pengurangan risiko bagi kelompok rentan.

“PKSAI Jatim jadi barometer nasional, kita terus harus menunjukan kinerja optimal mengatasi problem yang dihadapi anak-anak,” sambungnya.

Perkembangan PKSAI tiap tahun juga terus meningkat. Dimulai sejak 2005, saat ini sudah ada 7 PKSAI yang ada di Jatim dan tersebar di berbagai daerah seperti Kab Tulungagung, Kab Jombang, Kab Pasuruan, Kab Sidoarjo, Kab Kediri, Kota Pasuruan, dan Kab Trenggalek.

Pastikan status gizi terlebih dahulu

Kepala Perwakilan UNICEF untuk Pulau Jawa Arie Rukmantara memaparkan, pandemi Covid-19 menjadi tantangan baru bagi semua pemangku kepentingan PKSAI, khususnya dalam mendeteksi berbagai risiko kerentanan yang bakal terjadi kepada anak.

“Usai enam bulan ini sudah mulai terstruktur cara kita merespon pandemi. Kita tahu cara mencegahnya dengan protokol kesehatan yang ketat, patuh dan disiplin,” katanya.

Masa pandemi ini sarat pelajaran penting tentang Great Reset atau atur kembali prioritas-prioritas personal. Maka, prioritas pembangunan kedepan yakni pembangunan berfokus anak berkelanjutan seperti diamanatkan SDGs.

“Berikut memastikan status gizi mereka baik. Imunisasi mereka lengkap agar lebih kuat. Perlindungan mereka di rumah terjaga. Pandemi juga mengedukasi bahwa one stop service seperti PKSAI merupakan pilihan yang membantu efisiensi waktu, sebab semua berkoordinasi di satu tempat. Dan aman covid-19, sebab pihak terkait, terutama korban dan keluarganya, berhak dapat layanan di satu tempat. Tidak perlu banyak bepergian kemanapun,” tutup Arie. @Eld,Licom