LENSAINDONESIA.COM: Saat kurva persebaran covid-19 belum melandai, sejumlah tempat hiburan tetap beroperasional di Surabaya tanpa mengindahkan Perwali 33 tahun 2020. Bahkan dalam seminggu ini, 2 tempat clubbing kelas menengah atas malah menggelar opening.

Sabtu (5/9/2020), Diskotek New Paradise di Jl Embong Malang 34 (kompleks Gedung Go Skate lantai lima) nekat buka. Satpol PP selaku penegak perda akhirnya menyegel tempat ini pada 9 September dengan back up dari Sat Reskrim dan Sabhara Polrestabes Surabaya.

Selang sehari, tepatnya Kamis (10/9/2020) malam, Holywings 2 Bar n Lounge di Jl Basuki Rahmat (belakang KFC) juga menggelar opening.

Kabid Trantibum Satpol PP Surabaya, Piter Frans Rumaseb saat dikonfirmasi terkait Holywings 2 yang baru saja launching, mengatakan jika tempat hiburan itu punya ijin restoran.

“Itu restoran, kalau restoran boleh dalam Perwali 33. Bukan bar kok,” kelitnya saat dikonfirmasi melalui telepon, Jumat (11/9/2020).

Saat disebut bahwa Holywings 2 juga menyediakan minuman beralkohol mulai bir hingga miras impor, Piter berdalih hal itu tak dilarang. “Kalau restoran bintang 3 boleh menyediakan miras golongan A, B dan C. Kalau restoran bintang satu hanya boleh menyediakan golongan A saja, yakni bir,” kilahnya.

Sikap Satpol PP Surabaya yang terkesan tebang pilih, ditambah masih banyak tempat hiburan yang bebas beroperasional membuat petugas penegak perda ini seperti setengah-setengah menjalankan tugas.

Polrestabes Surabaya bahkan sampai berinisiatif memback up dengan menerjunkan Unit Jatanras, Tipiring dan Resmob untuk membantu Satpol PP menegakkan aturan Perwali demi memutus rantai penyebaran covid-19.

Selain itu, tak efektifnya Satpol PP dalam menegakkan pasal 20 Perwali 33 tahun 2020 yang melarang semua tempat hiburan beroperasional, membuat banyak pihak menginginkan adanya revisi.

“Rasanya seperti percuma kami patuh aturan dengan tak beroperasional demi agar Surabaya bisa mengatasi pandemi covid-19. Tapi di luar Anda lihat sendiri, banyak sekali tempat hiburan bebas beroperasional seolah-olah Perwali 33 itu tak ada,” keluh salah satu bos tempat hiburan.

Selain tak tegas, sanksi terhadap tempat hiburan yang melanggar juga rawan dimanfaatkan oknum-oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan menegakkan Perwali 33.

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Irvan Widyanto, saat disinggung terkait kemungkinan revisi Perwali 33, mengaku pihaknya masih melakukan pengkajian. “Masih kita kaji dengan melibatkan pakar kesehatan,” singkatnya. @wendy