LENSAINDONESIA.COM: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa rutin melakukan gowes keliling ke berbagai daerah sambil terus ‘berkampanye’ pentingnya menggunakan masker di masa pandemi COVID-19 ini.

Kali ini Khofifah berkeliling di Kabupaten Tulungagung. Sambil gowes bersama para penyintas COVID-19, ia menyapa masyarakat Tulungagung yang ada di pinggir jalan hingga blusukan ke pasar-pasar.

Gubernur menegaskan agar masker digunakan secara terus-menerus dan menjaga protokol kesehatan COVID-19.

“Menggunakan masker ini harus menjadi gerakan bersama,” tegas Gubernur Khofifah pada wartawan disel-sela gowes, Minggu (13/09/2020).

Dimulai dari pendopo Kabupaten Tulungagung, Khofifah bersama kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, didampingi Bupati Tulungagung, Dandim dan Kapolres menyusuri titik-titik strategis dengan menyinggahi pasar Ngemplak, pasar Kliwon serta sentra UMKM Batik Gajah Mada Tulungagung.

Di setiap titik, gubernur perempuan pertama di Jatim ini tidak lupa membagi masker sambil berpesan agar disiplin menggunakan masker yang benar. Sebab menggunakan masker saja belum cukup, melainkan menggunakan masker dengan benar, itulah yang dijadikan benteng terlindungi dari COVID-19.

Ia juga berpesan memakai masker adalah salah satu hal sederhana namun memiliki dampak yang besar bagi pemutus mata rantai penyebaran COVID-19. Masyarakat bisa tetap produktif namun aman dan terlindungi dari COVID-19 jika disiplin pakai masker yang benar.

Di sisi lain, berdasarkan informasi dari pusat krisis Kemenkes RI, apabila semua pihak baik yang sakit maupun sehat memakai masker, tingkat penularan bisa diturunkan hingga 98,5 persen bahkan jika diikuti jarak yang aman bisa nol persen.

“Masker ini memberikan signifikansi terhadap perlindungan diri dan orang lain, masker menjaga kita untuk tetap aman dan produktif,” tegas dia.

Terlebih, saat ini telah ada peraturan daerah yang mengatur tentang disiplin menjalankan protokol kesehatan salah satunya penggunaan masker. Seperti revisi dari Perda No. 1 tahun 2019 menjadi Perda No. 2 tahun 2020, Pergub 53 tahun 2020 serta Inpres No. 6 tahun 2020.

“Ada sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan, tadinya Perda nomor 1 tahun 2019 lebih fokus mengatur pelanggaran terhadap ketentraman, ketertiban umum dan keamanan masyarakat, lalu pada perubahan Perda 2 tahun 2020 ada tambahan pasal dan ayat kaitan dengan bencana non alam khususnya COVID-19,” imbuhnya.

Dijelaskan pula, dalam Pergub tersebut penerapan sanksi administratif dibebankan bagi pelanggar protokol kesehatan mulai yang sifatnya perorangan hingga yang berbadan usaha.

Untuk sanksi administratif perorangan ini mulai teguran lisan, paksaan pemerintah dengan membubarkan kerumunan dan penyitaan KTP, kerja sosial, serta denda administratif sebesar Rp 250 ribu.

Adapun denda administratif bagi pelaku usaha diklasifikasikan sesuai besaran usaha. Bagi usaha mikro denda sebesar Rp 500 ribu, usaha kecil Rp 1 juta, usaha menengah Rp 5 juta, dan usaha besar Rp 25 juta. Bagi pelaku usaha yang kembali melakulan pelanggaran akan dikenakan sanksi denda administratif dua kali lipat dari denda pertama.

Lebih lanjut Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa disahkannya perda dan pergub tentang disiplin protokol kesehatan adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Pihaknya akan melakukan sosialisasi terkait perda tersebut karena berlaku untuk perseorangan dan korporasi.

“Sebelumnya ada proses sosialisasi yang akan kita lakukan baru kemudian ada teguran lisan tertulis ada sanksi administratif yang akan kita koordinasikan dengan bupati walikota,” tandas dia.

Koordinasi dengan buoti/walikota diperlukan secara intensif khususnya terkait dengan korporasi karena perusahaan-perusahaan berlokasi di wilayah kabupaten/kota.

Selain itu, sanksi administratif pun akan dikenakan bagi pelanggar protokol kesehatan baik perseorangan maupun korporasi.@sarifa