LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Kota Surabaya hingga saat ini belum memberlakukan sanksi denda uang kepada pelangga protokol kesehatan COVID-19.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengungkapkan,belum ditentukannya kisaran denda diakibatkan karena masih adanya pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh Pemkot Surabaya.

Sehingga, sampai hari ini pelanggar masih diberikan sanksi seperti peraturan lama.

Febri mengatakan, dalam melakukan pertimbangan kisaran denda Pemkot Surabaya melibatkan para ahli hukum dan ahli ekonomi. Karena kisaran denda akan terkait dengan kedua hal tersebut baik langsung maupun tak langsung.

“Masih dirumuskan, Satgas covid-19 juga melibatkan ahli hukum dan ahli ekonomi dalam perumusan tersebut,” ungkapnya saat ditemui di kantornya Senin Sore (14/09/2020).

Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sudah ditentukan berapa kisaran denda yang harus dibayarkan oleh para pelanggar. Namun menurut Febri besaran denda perlu disesuaikan dengan keadaan masyarakat.

“Memang di Pergub sudah ada, tapi kan di Surabaya harus disesuaikan dengan kondisi kearifan lokal,” ujarnya.

Terlepas dari berapa kisaran denda yang akan ditetapkan, yang terpenting dalam penegakan protokol kesehatan menurut Febri adalah agar masyarakat tertib dan patuh dalam menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Agar pandemi yang saat ini melanda di seluruh belahan dunia dapat segera berakhir.

“Yang terpenting dari penerapan Perwali ini adalah mengetuk kesadaran. Terkait sanksi-sanksi itu hanya peringatan saja. Ada kok di luar negeri,” katanya.@budi