LENSAINDONESIA.COM: Di dalam tahapan Pilkada serentak 2020 di dalam situasi pandemi saat ini, diperlukan sikap adaptif yaitu penyesuaian tahapan dengan protokol kesehatan guna pencegahan penularan COVID-19.

Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin. Menurutnya, tidak mungkin pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda hingga Indonesia benar-benar dinyatakan bebas COVID-19.

“Saya memahami dan mengerti kekhawatiran publik bahwa Pilkada 2020 berpotensi menjadi kluster baru persebaran COVID-19 di Indonesia. Namun, proses demokrasi juga harus tetap berjalan guna memastikan jalannya roda pemerintahan,” ujar Zulfikar, Rabu (16/9/2020).

Alumnus UGM ini pun menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak juga akan menjamin kesetaraan kesempatan warga negara dalam pemerintahan dan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Selain itu, kata Zulfikar, keberlangsungan Pilkada juga mendesak, karena norma dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan secara jelas masa jabatan kepala/wakil kepala daerah hanya 5 (lima) tahun sejak pelantikan dan tidak menerangkan lebih lanjut mengenai pergantian jabatan kepala/wakil kepala daerah pascaselesai masa jabatan.

“Selain itu, UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah juga menegaskan bahwa pemilihan kepala/wakil kepala daerah harus berlangsung 5 tahun sekali,” terangnya.

Zulfikar yang terpilih di Dapil Jawa Timur III (Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo) juga menyarankan lima jalan keluar dalam mempertemukan titik keseimbangan demokrasi dan keselamatan warga negara yang akan meminimalisasi kekhawatiran warga terhadap dampak Pilkada 2020, tanpa bermaksud memsimplifikasi persoalan.

Pertama, adalah Penyadaran. Diperlukan penyadaran semua pihak terutama Pemerintah dan penyelenggara perlu secara masif dan maksimal menyadarkan masyarakat tentang betapa bahayanya COVID-19.

“Kedua, adalah Ketersediaan Anggaran. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kinerja penyelenggara, maka anggaran Pilkada 2020 harus segera terpenuhi semua. Terlebih jika semangat alokasi-nya menuju pada penyelamatan nyawa warga negara,” tuturnya.

Ketiga, terkait Peralatan. Untuk pemenuhan kebutuhan Alat Perlindungan Diri (APD) selama Pilkada 2020 harus berbasis pemilih dan Tempat Pemungutan Suara (TPS), itu menjadi penting sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilihan.

Keempat adalah Penegakan hukum. Semua pihak perlu bersikap tegas tanpa kompromi jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan, misalnya, Pasal 11 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 menegaskan bahwa setiap pelanggar protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 dapat ditegur ataupun dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Artinya apabila paslon, Penyelenggara, Pemilih, dan warga tidak menghiraukan protokol kesehatan, Indonesia tidak kekurangan mekanisme sanksi yang bisa diberlakukan. Indonesia memiliki UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan,” terangnya.

Kelima, adalah “Force Majeure”. Konstruksi UU Nomor 10 Tahun 2016 memberi ruang adanya pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan. Menurutnya. jika di suatu daerah benar-benar berstatus Zona Hitam atau terjadi transmisi COVID-19 secara cepat dan meluas, maka opsi penundaan lokal patut untuk dipertimbangkan.

“Pada intinya, Pilkada 2020 penting untuk dilaksanakan dan tidak perlu ditunda lagi. Bukan karena abai terhadap kesehatan, tetapi karena ada aspek kepastian hukum dan pemerintahan yang harus dipenuhi,” jelasnya.

Zulfikar pun berharap, agar semua pihak saling bekerja sama untuk memastikan Pilkada Serentak 2020 tidak menjadi kluster baru penyebaran COVID-19.

​​​​​​​Telah diputuskan tanggal 9 Desember merupakan hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2020, sehingga semua pihak harus sama-sama bertanggung jawab agar proses demokrasi tersebut tetap menyelamatkan nyawa manusia.@licom