LENSAINDONESIA.COM: Menindaklanjuti penyampaian rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 (KUA PPAS), kali ini, rapat sidang paripurna DPRD Kota Bekasi mengapresiasi kinerja antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan anggaran DPRD yang secara simultan dan terus menerus untuk melakukan pembahasan atas rancangan tersebut.

Dalam rapat paripurna Kamis (17/09/2020) itu, dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait perubahan tersebut, oleh Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairruman J. Putro dan ketiga Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi. Juga oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bersama Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dan Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reny Hendrawaty.

Suasana Rapat Paripurna di DPRD Kota Bekasi, menindaklanjuti penyampaian rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 (KUA PPAS), @foto:dok.humas

Perlu diinformasikan bahwa perbedaan asumsi perubahan KUA PPAS tahun 2020 dengan yang telah disampaikan pada kesepakatan rapat paripurna, yakni pada asumsi surplus pendapatan pada pos lain – lain pendapatan daerah yang sah yang digunakan pada pos belanja tidak terduga dan belanja langsung urusan, sehingga menjadi berimbang.

Secara makro, proyeksi perubahan kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2020 mengalami penurunan dari target tahun APBD sebesar Rp 5,826 triliun menjadi Rp 5,316 triliun.

Besarnya penurunan PAD sekitar Rp510,087 miliar atau sekitar 8,75% dari target pada tahun APBD tahun 2020.

Dengan penurunan penerimaan pendapatan terbesar yang bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar Rp854,709 Milyar dipengaruhi oleh penurunan aktifitas perekonomian masyarakat dampak pandemi Covid 19.

Perubahan kebijakan umum belanja tahun 2020 diproyeksikan berkurang Rp97,701 Miliar menjadi Rp5,704 Triliun dengan penurunan belanja terbesar, yaitu belanja tidak langsung turun Rp317,480 Miliar. Ini disebabkan pengurangan terbesar pada belanja pegawai dipengaruhi oleh pembaharuan data aparatur sipil Negara. Namun, anggaran belanja tidak terduga justru bertambah Rp141,682 Miliar yang akan digunakan kondisi darurat penanganan Covid 19.

Belanja langsung bertambah Rp219,778 Miliar diantaranya bersumber dari dana transfer dan penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya yang dicantumkan pada perubahan penjabaran APBD Tahun 2020 dengan penggunaan belanja sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. @Sofie/Adv