LENSAINDONESIA.COM: Pengacara Arif Efendy dari ADP Counsellors At Law, Agus Dwi Prasetyo meminta status kliennya (Arif mantan karyawan MNC Sekuritas (MNC) sebagai tersangka agar dibatalkan.

Sebelumnya, Arif ditetapkan tersangka dalam kasus pemalsuan Surat Berharga atas laporan menejemen MNC ke Polda Metro Jaya. Arif kemudian melalui Pengacaranya menempuh jalur hukum melalui praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencari keadilan, dirinya merasa tidak bersalah atas kasus tersebut .

Agus Dwi mengatakan, pihaknya mempercayai Hakim sebagai pemutus keadilan, dan melalui gugatan praperadilan yang ditempuh sebagai bagaian dalam mencari keadilan. Kini sidang praperadilan telah berjalan dan memasuki agenda kesimpulan.

“Sidang hari ini agendanya kesimpulan. Karena praperadilan waktunya terbatas tujuh hari. Untuk putusan itu diagendakan hari Selasa,” ujar Agus usai sidang, Kamis (17/9/2020).

Dalam proses Sidang tersebut, Agus berharap nantinya putusan Hakim mengabulkan permohonan yang diajukanya pihaknya.

“Semoga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat mengabulkan permohonan kita demi kepentingan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dari klien kami,” terangnya.

Lebih kauh Agus menjelaskan, bahwa sudah sepatutnya majelis hakim mengabulkan permohonannya, mengingat fakta-fakta persidangan menunjukkan adanya penetapan status tersangka yang tak sesuai prosedur oleh penyidik Kepolisian.

“Kita melihat proses penyidikan rekan-rekan penyidik dari Polda, kita melihat di situ ada terkesan buru-buru, mengambil keputusan, menaikkan status menjadi penyidikan. Termasuk menetapkan klien kami menjadi tersangka,” terangnya.

Karena lanjut Agus, “Karena untuk menetapkan tersangka dibutuhkan dua alat bukti minimal. Sementara dari fakta-fakta pemeriksaan di persidangan yang kita dapatkan kemarin, termasuk pemeriksaan bukti. Kita temukan bahwa dasar dari penetapan tersangka dari klien kami hanya didasarkan pada keterangan saksi yang sudah tersangka utamanya. Si pelaku pemalsuan,” sambungnya.

Tak hanya itu, Agus juga mengungkap, terkait keterangan saksi yang dijadikan alat bukti, juga tidak didukung bukti-bukti yang lain.

“Termasuk di surat,” ujarnya.

“Karena pada bukti yang disampaikan di sidang praperadilan, pada hari tanda tangan perjanjian klien kami berada di luar negeri. Jadi harapannya majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta tersebut,” imbuhnya.

Semntera, Ahli hukum pidana, Eva Achjani Zulfa, juga dihadirkan dan memperkuat dalam persidangan sebagai saksi ahli. Eva sempat menerangkan bahwa bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, adalah bukti surat berharga.

Menurut Eva, suatu surat, meskipun tanda tangannya dipalsukan, akan tetapi surat tersebut hanya mengukuhkan keadaan yang telah terjadi sebelumnya tidak masuk dalam kualifikasi surat berharga dalam Pasal 263 KUHP.

“Unsur potensi kerugian dalam Pasal 263 KUHP haruslah kerugian materiil Bukan kerugian moril. Kerugian moril dapat diaplikasikan misalnya dalam Pasal 310 KUHP,” ujar Eva dalam persidangan, Rabu (16/9/2020).

Sedangkan, LAnjut Eva, “Dalam Pasal 55 KUHP ada 3(tiga) peran yang harus ditentukan secara spesifik dalam dakwaan. Hal ini karena masing-masing peran pembuktiannya berbeda,” imbuh dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu.

Sebelumnya diketahui, persoalan ini bermula dari gugatan Rp 1 triliun PT Tugu Reasuransi (Tugure) ke MNC, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. MNC dianggap melanggar kesepakatan perjanjian.

Direktur Utama MNC Sekuritas, Susy Meilina lalu melaporkan sejumlah karyawan di MNC Sekuritas ke Polda Metro Jaya pada pertengahan 2018, salah satunya Arif.

Susy melaporkan mereka atas dugaan pemalsuan atas perjanjian warehousing (pembelian MTN SNP) antara MNC Sekuritas dengan Tugure. Setelah Arif ditetapkan sebagai tersangka, praperadilan pun ditempuh kuasa hukumnya.@licom