LENSAINDONESIA.COM: Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 dijadwalkan akan digelar pada 9 Desember di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Namun, Pilkada kali ini berbeda dengan kondisi sebelumnya dikarenakan pandemi wabah virus corona (Covid-19) dibelahan dunia, termasuk Indonesia.

Dalam kondisi demikian, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memintah meminta agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sementara ditunda karena kondisi tingkat darurat. Permintaan dari PBNU ini karena melihat kondisi di Tanah Air beberapa terakhir mengalami peningkatan tajam jumlah pasien yang terjangkit positif Covid-19.

“Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati,” ujar Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj melalui dokumen pernyataan sikapnya, Minggu (20/9/2020).

Kyai Said menegaskan, dalam pandemi kondisi saat ini, seharusnya prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah lebih diorientasikan pada pengentasan krisis kesehatan karena menyangkut jiwa manusia.

Di sisi lain, Kyai Said pun mengatakan, diperlukan dukungan secara bersama terkait pengetatan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB), namun tetap berupaya menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat.

Pilkada, kata Ketum PBNU, merupakan agenda politik yang selalu identik dengan mobilisasi massa. Hal ini menjadi riskan atau berpotensi terjadinya penularan Covid yang cukup masif.

Meski terdapat peraturan pengetatan terkait pengerahan massa, Said mengungkap, bahwa faktanya telah terjadi konsentrasi massa ketika pendaftaran paslon di berbagai kantor KPU beberapa waktu lalu. Hal ini rawan menjadi klaster penularan virus corona.

Kemudian, juga memunculkan fakta bahwa sejumlah penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta para calon kontestan Pilkada di sejumlah daerah terkonfirmasi positif Covid-19.

“Pelaksanaan pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya,” jelasnya.

Dengan kondisi yang demikian, PBNU meminta agar pelaksanaan Pilkada ditunda dan anggarannya direalokasikan bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

“Selain itu, NU perlu mengingatkan kembali Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi,” ungkap Kyai Said.@licom