LENSAINDONESIA.COM: Dinas Pendidikan Kota Madiun, Jawa Timur, memberi stimulan kepada para siswa SD dan SMP dengan menyediakan ribuan unit laptop. Gadget berspek kekinian itu akan dibagikan gratis, dengan model pinjam pakai.

Meski demikian, berbagai pihak menyoroti proyek yang selintas bercita rasa ‘membantu’ keluarga kategori miskin tersebut, utamanya menyangkut bab pendanaan.

Kalangan kritis ini pun waspada kemungkinan proyek ini dijadikan sasaran empuk oknum-oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berbuat “slintutan” alias cari cela peluang korupsi.

Dinas Pendidikan Diknas Kota Madiun sebagai leading sector proyek, melalui APBD Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan dana sebesar Rp39,8 milyar. Dana sebesar itu guna pembelian sebanyak 5.425 unit laptop merk HP. Dengan asumsi harga laptop per unit sebesar Rp7,3 juta.

Yang menjadi sorotan publik, termasuk pegiat LSM setempat, Bambang Gembik, yaitu menyangkut perbedaan harga satuan barang. Menurut Gembik, disitu terjadi dugaan pembengkaan harga signifikan, antara harga satuan versi panitia dengan harga di toko.

Menurut Gembik, harga per unit laptop di toko cuma sebesar Rp 6,3 juta, yang setelah proses upgrade guna penyesuaian Ram 8 Giga menjadi Rp6,6 juta.

“Disini, jika Diknas membeli dengan harga Rp7,3 juta per unit, maka terkoreksi terjadi selisih harga mencapai Rp 700 ribu per unitnya,” ungkapnya.

Jika dikalikan jumlah kebutuhan laptop sebanyak 5.425 unit, praktis nilai total Rp 35,8 milyar.

“Nah, kalau Diknas mengeluarkan biaya senilai Rp 39,8 milar, lantas dimana yang Rp 4 milyar. Itu uang rakyat loh. Jangan main main”, cetus Gembik, Sabtu (19/ 9/2020).

Ditambahkan Gembik, hal itu masuk kategori penyimpangan dana yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Sesuai ketentuan pengadaan barang, laptop yang dikehendaki Diknas setempat bermerk HP. Dengan spek 240 – G7/ Ci3 – 8130/ Ram 8 Giga. Menggunakan software OS windows 10, dengan rasio monitor 14 inci.

Diknas setempat membeli barang tersebut pada April seharga Rp. 7,3 juta/ unit. Padahal harga satuan barang dengan merk dan spek yang sama, di toko lain cuma sebesar Rp. 6,6 juta per unit.

Itu pun, menurut petugas di pusat perdagangan gawai di Madiun, salah satu hardware dalam spek (Ram 8 Giga) yang ditentukan Diknas tidak tersedia di patent fabrikasi. “Spek yang sama. Bulan pembelian yang sama, itu tidak ada Ram 8 Giga mas. Yang ada Ram 4 Giga. Jadi kalau ada yang bilang Ram 8 Giga, besar kemungkinan itu upgrade”, turur petugas toko.

Ditambahkan petugas toko itu, sesuai fabrikasi spek dengan Ram 4 Giga harga per unitnya Rp. 6,3 juta. Dan jika di upgrade menjadi Ram 8 Giga tambah biaya sebesar Rp. 300 ribu. Sehingga total sebesar Rp. 6,6 juta.

Peng upgrade an yang dilakukan tenaga ahli, menurut petugas toko tersebut, tidak merusak segel apa pun dari unit laptop. “Tak ada yang rusak. Tinggal cabut hardware lalu ganti dengan yang baru. Namun dimungkinkan berpengaruh pada sistem pengoperasian”, jelasnya.

Sementara itu, Kepala Diknas Kota Madiun, Drs. Heri Wasana saat dikonfirmasi jurnalis cyber Jumat (18/ 9/2020), menjelaskan terkait pengadaan laptop yang sebagian sudah terdistribusikan kepada para siswa itu, tidak terdapat penggelembungan harga.

“Juga tidak ada upgrade dari Ram 4 Giga menjadi 8 Giga. Semuanya asli dari pabrik. Dan lagi kalau di upgrade kan rusak”, jelas Heri Wasana. @fin