LENSAINDONESIA.COM: Hanny Layantara, Pendeta Happy Family Center (HFC) dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (21/9/2020).

Terdakwa kasus pencabulan terhadap korban IW ini dinyatakan terbukti melanggar Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam amar putusan majelis hakim yang diketahui Hakim Johanis Hehamony, terdakwa Hanny Layantara sejak tahun 2008 hingga 2011 diduga telah melakukan pencabulan terhadap IW, anak seorang pengusaha di Surabaya.

Korban berinisial IW dititipkan di gereja HFC Surabaya. Intensitas pencabulan yang dilakukan pendeta Hanny Layantara makin sering, setelah aksi pencabulan pertama di lantai 4 ruang kerja Hanny, di Gereja Happy Family Centre Jl Embong Sawo Surabaya.

Namun mulai tahun 2009-2011, intensitas perbuatan cabul Hanny Layantara berangsur berkurang, setelah mengangkat anak perempuan selain IW.

“Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Hanny Layantara selama 10 tahun penjara,” kata hakim Johanis Hehamony di ruang sidang Pengadilan Negeri Surabaya.

Selain hukuman badan terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp 100 juta. “Dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti kurungan penjara selama 6 bulan,” tegas hakim Johanis.

Adapun dalam pertimbangannya, hal yang memberatkan, terdakwa berbelit dalam persidangan, tidak mengakui perbuatannya dan tidak punya tanggung jawab moral sebagai tokoh agama. Sementara yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum.

Atas putusan tersebut, penasehat hukum terdakwa, Abdurrahman Saleh mengatakan tidak sependapat dan  melakukan perlawanan dengan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Jatim.

“Kami menghormati putusan tersebut. Tapi kami tidak sependapat dengan putusan. Sebab, pertimbangan putusan lebih mengedepankan keterangan saksi korban. Sementara keterangan terdakwa diabaikan. Maka, kami menyatakan banding,” kata Abdurrahman Saleh.

Terpisah, Arist Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak mengapresiasi kinerja jaksa dan hakim karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya. “Jadi unsur-unsur hukumnya memenuhi pasal Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” ujarnya di depan awak media.

Arist juga mengatakan putusan ini supaya menjadi pelajaran bagi lembaga atau institusi jangan sampai ada kasus tindak pidana terhadap anak. “Jadi lembaga-lembaga keagamaan harus steril dari kasus-kasu seperti ini (pencabulan),” imbuhnya.

Sementara Eden Bethania Thenu, juru bicara korban mengaku cukup puas. Tapi pihaknya mengatakan hukuman 10 tahun tersebut belum bisa membayar rasa trauma korban. “Kami cukup lega dan berterima kasih hakim sudah mengedepankan hak-hak anak,” terangnya. @rofik