LENSAINDONESIA.COM: Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta kepada KPU dan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Permintaan penundaan ini lantaran pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia kian meningkat atau Indonesia masih dalam kondisi darurat. Keselamatan bangsa atau warga masyarakat harus menjadi prioritas utama.

“Untuk menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan,” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti dalam konferensi pers yang disampaikan secara daring, Senin (21/9/2020).

Selain itu, PP Muhammadiyah menegaskan, agar Kementerian Dalam Negeri dan DPR kembali meninjau rencana pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini. Ia menegaskan, keselamatan bangsa jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada.

“Kita lihat baru pendaftaran dan sosialisasi saja terjadi klaster-klaster baru. Bahkan kita liat kekhawatiran semua pihak pelaksanaan pilkada gak mematuhi protokol, perayaan-perayaan dilakukan, dan pengumpulan massa terjadi,” tegas Mu’ti.

Diketahui, menguatnya penundaan Pilkada serentak 2020 setelah didapati sejumlah fakta banyak pasangan calon yang melanggar protokol dengan membawa massa saat mendaftar ke KPU pada 4-6 September lalu.

PP Muhammadiyah juga meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19 yang dikerjakan selama ini oleh pemerintah. Jokowi perlu mengevaluasi menteri-menterinya agar penanganan corona bisa dilakukan secara optimal.

“Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” kata Mu’ti.

PP Muhammadiyah menganggap Presiden Jokowi perlu mengambil alih dan memimpin langsung penanganan Covid-19 di Indonesia agar lebih efektif, terarah, dan maksimal.

“Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antar kementerian,” pungkas Abdul Mu’ti.

Sebelum diketahui, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga meminta pemerintah untuk menunda tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Selain itu juga ada organisasi dan kelompok masyarakat lainnya yang berharap pilkada ditunda.

Mayoritas permintaan tersebut dilandasi kecemasan akan pandemi virus corona di Indonesia yang belum berakhir, dan memprioritaska kesehatan dan keselamatan jiwa bangsa. Terlebih, kasus positif di Tamah Air terus terjadi peningkatan dari hari ke hari beberapa waktu ini.@licom