LENSAINDONESIA.COM: Juru Bicara (Jubir) Presiden Fadjroel Rachman mengungkapkan bahwa pemerintah masih optimis pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 bisa tetap dilaksanakan sesuai jadwal yakni 9 Desember 2020.

Penyelenggaran Pilkada sekaligus menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih.

“Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru pilkada,” ujar Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/9/2020).

Menurut Fadjroel, sebagaimana yang telah disampaikan Presiden Jokowi bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 tidak bisa menunggu pandemi berakhir.

“Karena tidak satu negara tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis,” terangnya.

Dia melanjutan, bahwa Pilkada di masa pandemi bukanlah hal yang mustahil, seperti yang telah dilakukan di sejumlah negara lain.

“Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan juga menggelar pemilu di masa pandemi,” terangnya.

Untuk itu, lanjut Fadjroel, pemerintah mengajak semua pihak bekerjasama dan bahu membahu mencegah potensi klaster baru penularan Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada.

“Pilkada serentak ini harus menjadi momentum tampilnya cara-cara baru dan inovasi baru bagi masyarakat bersama penyelenggara negara untuk bangkit bersama dan menjadikan pilkada ajang adu gagasan, adu berbuat dan bertindak untuk meredam dan memutus rantai penyebaran Covid-19,” ujarnya.

“Sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional serta menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945,” sambung Fadjroel.@licom