LENSAINDONESIA.COM: Polemik Pilkada serentak 2020 ditunda atau tetap diselenggarakan 9 Desember 2020, akhirnya pupus. Rapat Kerja Komisi II DPR bersama Mendagri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat Pilkada Serentak 2020 tidak
ada penundaan, sehingga tetap dilaksanakan serentak 9 Desember mendatang..

Rapat dengar pendapat di Komisi II DPR itu berlangsung mulus di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).
Kesepakatan hasil rapat dibacakan pimpinan rapat yang juga Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

“Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang
masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI
menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020,” ucap Doli.

“Dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19,” imbuhnya.

Rapat dengar pendapat ini selain dihadiri Mendagri Tito juga para pimpinan penyelenggara Pemilukada Serentak 2020. Hanya saja, Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI, Arief Budiman tidak nampak hadir. Dia diwakili 2 komisioner KPU, yaitu Ilham Saputra dan Viryan Azis. Arief memang menjalani isolasi sesuai protokol kesehatan akibat terpapar positip Covid-19.

Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) RI, Abnan hadir langsung di ruang rapat. Termasuk pula, Ketua DKPP (Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu) RI.

Kesepakatan tidak menunda Pilkada menjadi salah satu diantara empat keputusan dari hasil kesimpulan rapat yang dibacakan Ketua
Komisi II membidangi Dalam Negeri, Sekretariat Negara, dan Pemilu.

Berikut petikan lengkap tiga poin keputusan berikutnya;

2). Dalam ranka mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dan terjadinya pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19, Komisi II DPR RI meminta KPU DPR RI untuk merevisi PKPU No 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana non Alam khususnya ditekankan pada pengaturan, di antaranya untuk:

a. Melarang pertemuan yang melibakan masa banyak dan/atau kerumunan, seperti rapat umum, konser, arak-arakan, dan lain-lain.
b. Mendorong terjadinya kampanye melalui media daring.
c. Mewajibkan penggunaan masker/ handsanitizer, sabun dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye.
d. Penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan Undang Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, khususnya Pasal 69 huruf e dan huruf j dan 187 ayat

(2) dan ayat (3); UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakt Menular, khususnya Pasal 14 ayat (1); UU No 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan, khususnya Pasal 93; dan penerapan KUHP bagi yang melanggar, khususnya Pasal 212, 214, 216 ayat (1), dan 218.
e. Pengaturan tata cara pemungutan suara, khususnya untuk pemilih yang berusia rentan terhadap Covid-19.
f. Pengaturan rekapitulasi hasil pemungutan suara melalui e-rekap.

3). Berdasakan penjelasan Menteri Dalam Negeri RI, KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang rumusan langkah-langkah penegakkan disiplin
dan sanksi hukum terhadap pelanggaraan Protokol Kesehatan Covid-19 selama tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020, Komisi II DPR RI
meminta agar Kelompok Kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Satuan Tugas Covid-19, Kejaksaan RI, dan Kepolisian Negara RI, diintensifkan terutama dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran, seperti;
a. Tahapan Penetapan Pasangan Calon.
b. Tahapan Penyelesaian Sengketa Calon.
c. Tahapan Pengundian Nomor Urut.
d. Tahapan kampanye.
e. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
f. Tahapan Penyelesaian Sengketa Hasil.

4). Melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, Komisi II DPR RI, Mendagri RI, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI,
bersepakat meminta penjelasan secara rinci, terukur dan berkelanjutan kepada Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 tentang
Status zona dan Resiko Covid-19 pada setiap daerah yang menyelanggarakan Pilkada untuk mengantisipasi munculnya klaster baru Covid-19. @jrk_LI