LENSAINDONESIA.COM: Tim Pemenangan Eri Cahyadi-Armuji menemukan dua kejanggalan dalam persiapan penetapan pasangan calon (paslon) kepala daerah yang digelar di KPU Surabaya Selasa malam (22/09/2020).

Kejanggalan serius itu terjadi dalam tahapan Pilkada yang dijalankan KPU Surabaya terkait status COVID-19 salah satu bakal calon kepala daerah.

Purwadi, anggota Tim Pemenangan Eri Cahyadi-Armuji mengatakan, kejanggalan pertama adalah soal pemeriksaan kesehatan paslon. Dimana ada salah satu calon kepala daerah yang sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 bisa ikut menjalani tahapan tes kesehatan pada 18 dan 19 September tanpa ada penjelasan ekplisit dari KPU Surabaya soal hasil swab PCR yang dilakukan di RSUD dr Soetomo tanggal 17 September. Padahal tanggal 22 September KPU Pusat menyatakan calon tertentu itu masih positif COVID-19,

”KPU Surabaya bermain retorika. Ini membahayakan publik, membahayakan tenaga medis yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 18 dan 19 September, termasuk membahayakan rekan media yang meliput ketika itu,” ujarnya, Rabu (23/09/2020).

Kejanggalan kedua, sambung Purwadi, dalam rapat Selasa malam 22 September 2020 tersebut, KPU menjelaskan bahwa bapaslon tertentu dinyatakan sembuh oleh sebuah klinik kesehatan di Surabaya, bukan RSUD dr Soetomo.

”Ini janggal, karena klinik tersebut bukan termasuk fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh KPU sebagai otoritas yang berhak menentukan status kesehatan bapaslon. Kalau ngawur begini, ya sejak kemarin bapaslon kami tes saja di klinik dekat rumah saya,” ujar
Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini.

Dan ternyata ketika ditelisik, lanjut dia, klinik tersebut dikelola seorang dokter yang dekat dengan bapaslon tertentu, bahkan pernah mengikuti jumpa pers bapaslon tersebut.

”Kan begini logikanya. Tes swab semua calon dilakukan pada 7 September di RSUD dr Soetomo, lalu ada yang positif COVID-19 dan harus tes swab ulang pada 17 September tapi kemudian tidak diumumkan. Tapi kini tiba-tiba ada keterangan dari sebuah klinik, nah klinik itu ternyata dokternya menjadi pendamping paslon, kan seharusnya pihak yang obyektif dalam hal ini RSUD dr Soetomo,” ujarnya.

Purwadi menegaskan, KPU Surabaya seharusnya transparan dan tegas. Sebab, pandemi COVID-19 ini mempunyai implikasi penularan. ”Ini bukan penyakit jerawat yang tidak bisa menular. Maka KPU harus transparan. Toh COVID-19 ini bukan aib,” ujarnya.

”Polemik ini penting diurai karena KPU Pusat pada Selasa siang (22/09/2020) juga menyatakan masih ada 13 bapaslon yang masih positif, termasuk dari Surabaya,” pungkas Purwadi.@LI-13