LENSAINDONESIA.COM: Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) wilayah hukum Kabupaten Bekasi, mendesak Bupati Bekasi segera menyelesaikan kasus SARA (Suku, Agama dan Ras) yang rentan berbuntut konflik di Desa Telajung, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

Enggar L Hakim selaku Kepala Bid Investigasi Hukum dan HAM Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) wilayah hukum Kabupaten Bekasi,
mengaku melakukan pendalaman data dan hasil investigasi bersama Forum Komunikasi Masyarakat Muslim Telajung (FKM2T). “Terkait permasalahan pembangunan gedung “Yayasan Katolik Fajar Baru” Desa Telajung,” jelas Enggar kepada awak media di Bekasi, Selasa (22//9/2020).

Proyek pembangunan gedung yayasan itu masih berproses. Di sisi lain, warga di Desa Telajung menghendaki tidak dilanjutkan dengan
alasan meragukan kepemilikan Surat Izin Bangunan (IMB)-nya.

Enggar mengukapkan, FBI tidak menemukan bukti pihak yayasan menunjukkan itikad baik menglarifikasi data yang
dimiliki, termasuk menunjukkan surat IMB kepada perwakilan warga, yaitu Forum Komunikasi Masyatakat Muslim Telajung (FKM2T).

Pembangunan gedung “Yayasan Katolik Fajar Baru” itu, tepatnya di wilayah Rt 02 Rw 02 Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi. Sejak awal, warga Desa Telajung klaim tidak setuju.

Buntutnya berkembang jadi polemik. Warga yang tidak setuju itu kecewa. Warga merasa belum memberikan persetujuan, namun yasasan diinformasikan sudah mengantongi IMB.

“Warga menduga ada manipulasi data dalam hal perizinan dari lingkungan setempat,” ungkapnya.

“Menurut data dan hasil pernyataan yang dibuat warga desa, pihak yayasan tidak pernah meminta tandatangan persetujuan terkait proyek pembangunan “Yayasan Katolik Fajar Baru”,” jelas Enggar.

Sebagian warga mengaku pernah menandatangani persetujuan, namun terkait pembuatan jalan lingkungan. Sebagian warga yang lain
mengatakan pernah dimintai tandatangan, namun sebagai bukti penerimaan Baksos Sembako.

Mencermati semua itu, kata Enggar, FBI mendesak Bupati Bekasi Eka Supri Atmaja secepatnya turun langsung mandatangi Desa Telajung untuk menemui masyarakat. Sekaligus, Bupati juga harus memberikan solusi mencabut izin IMB.

“Kasus ini mengandung unsur SARA. Masyarakat yang merasa tidak mendapat keadilan, dikhawatirkan akan bertindak di luar hukum. Dapat menimbulkan konflik perpecahan jika tidak segera diatasi,” ucap Toto Sugiarto, Ketua FBI di Markas Komando DPC FBI Kab. Bekasi yang kebetulan berlokasi di Desa Telajung.

Toto mengapresiasi FKM2T yang terus menjaga umat muslim untuk tetap bersabar dan tidak berlaku anarkis.

Sayangnya, belum diperoleh konfirmasi dari pihak yayasan. Sehingga, kepastian yayasan mengantongi IMB dan bagaimana proses memperolehnya, masih jadi tanda tanya.

Sementara itu, seluruh tim Satgas FBI akan melakukan giat pengamanan di lokasi yayasan dengan bersinergi bersama Bimaspol, Babinsa
dan warga untuk menjaga agar tidak terjadi tindakan provokasi. Juga mewaspadai kemungkinan ada oknum yang melakukan intimidasi
mengadu domba masyarakat dengan pihak yayasan. @sofie