LENSAINDONESIA.COM: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempersilahkan bagi kepala daerah atau anggota DPRD yang akan turut serta menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon. Namun ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan agar terhindar dari sanksi.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Timur, Aang Kunaifi mengatakan, seorang kepala daerah harus mendapatkan izin tertelebih dahulu sebelum ikut berkampanya. Bagi Bupati/Wali Kota harus mendapatkan izin dari Gubernur di Daerahnya menjabat. Sedangkan Gubernur yang ingin turut serta harus izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terlebih dahulu. Begitupun dengan anggota DPR harus mendapatkan izin dari Ketua DPR.

“Pejabat negara diperbolehkan ikut kampanye, namun harus izin terlebih dahulu,” jelasnya saat mengisi Seminar Tahapan Kampanye yang diadakan KPU Kota Surabaya, Selasa siang (22/09/2020).

Sedangkan bagi pasangan calon yang salah satu atau keduanya adalah petahana, lanjut Aang, tentu harus sudah izin cuti untuk maju Pilkada.

“Aturan bagi pejabat daerah yang bukan paslon yaitu bagi Bupati/Wali Kota mengajukan cuti pada Gubernur, sedangkan Gubernur memohon Cuti pada Mendagri,” paparnya.

Bawaslu Jatim mengingatkan agar paslon petahana tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan golongan, termasuk untuk memenangkannya dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

“Untuk Petaha harus cuti terlebih dahulu, tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kampanye,” tegasnya.

Aang mengungkapkan pihaknya akan terus memantau setiap tahapan pemilu yang akan berjalan. Termasuk Tahapan Kampanye yang akan dimulai sejak 26 September hingga 5 Desember mendatang.

Semua pihak diminta tetap mematuhi Protokol Kesehatan selama melakukan kampanye. Apalagi untuk Kepala Daerah yang ikut kampanye. “Harusnya mereka (Kapala Daerah,red) yang ikut kampanye sudah sadar betul akan pentingnya protokol kesehatan,”jelasnya.@budi