LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur akan memberikan alat peraga kampanye (APK) berupa 5 baliho kepada masing-masing pasangan calon kepala daerah di kabupaten/kota yang menggelar Pilkada Serentak 2020.

Komisioner KPU Jatim Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Gogot Cahyo mengatakan, bahwa pihaknya akan mencetak desain gambar yang sudah diserahkan oleh masing-masing pasangan calon. Meskipun demikian Desain yang akan dijadikan APK tetap harus mendapatkan persetujuan dari KPU Kabupaten/Kota Masing-masing.

“Desain APK tergantung Pada Tim Pemenangan, namun harus disetujui oleh KPU terlebih dahulu. Apabila tidak sesuai Tim Pemenangan akan diminta untuk melakukan revisi hingga desain sesuai dengan ketentuan,” jelas Gogot saat mengisi Seminar Tahapan Kampanye yang diadakan oleh KPU Surabaya, Selasa Siang (22/09/2020).

Gogot menyarakan agar KPU Surabaya memfasilitasi Para Paslon APK dengan ukuran kecil. Karena menurutnya bila menggunakan APK ukuran besar akan sulit untuk mencari tempat pemasangannya.

“(Kalau ukran terlalu besar) Itu akan mempersulit Tim Pemengan Paslon yang bertanggung Jawab untuk memasang, memperbaiki, dan menurunkan APK tersebut. Saya sarankan agar KPU menggunakan APK ukuran, karena akan sulit mencari tempat pemasangannya kalau besar,” imbaunya.

Dirinya juga tidak menyarankan KPU memberikan fasilitas berupa billboard. Karena untuk mencari ukuran Billboard yang sama dalam tempat yang berdekatan di Surabaya cukup susah.

Kalau pun yang ukurannya sama, kata dia, tapi kalau jaraknya terlampau jauh dan bisa jadi menimbulkan masalah. Apalagi jika salah satu Billboard berada di tengah kota sedangkan yang lainnya berada di daerah pinggiran.

“Saya tak menyarankan KPU memfasilitasi Billboard karena di Surabaya itu susah mencari Billboard dengan ukuran sama,” paparnya.

Gogot meminta agar Para Paslon tepat waktu dalam menyetorkan desain APK yang akan dipakai. Karena bila terlambat hal itu akan merugikan Paslon tersebut.

“Kalau misal ada satu paslon terlambat setor, hal itu tak membatalkan hak (pencetakan) paslon lain yang sudah menyetor, sehingga Paslon tersebut akan dirugikan,” ungkapnya.@budi