LENSAINDONESIA.COM: Budidaya buah ekspor Guarana (paullinia cupana) asal negara Brazil sangat cocok ditanam di Indonesia. Karena beriklim tropis, sehingga mudah untuk dibudidayakan. Sayangnya, di tengah Presiden Joko Widodo gencar mengembangkan lumbung pangan menghadapi dampak pandemi, ternyata upaya budidaya buah komoditas ekspor ini masih terkendala di Sumatera Utara.

El Kananda Shah selaku Ketua Koperasi Habonaron Simalungun, Sumatera Utara, membuktikan buah ini tidak hanya tepat ditanam di daerah Sumatera Utara. Namun, Guarana juga sangat cocok dikonsumsi masyarakat Indonesia. Pasalnya, buah ini juga berkhasit cukup baik untuk kesehatan, sehingga menjadi peluang yang potensial bagi industri UMKM.

“Hasil penelitian laboratorium, juga tidak mengandung unsur obat-batan terlarang, sehingga aman untuk dikonsumsi,” papar El Kananda kepada wartawan di Pematang Siantar, Sumatera Utara, Rabu (23/09/2020).

Namun sangat aneh, menurut El Kananda, untuk mengembangkan buah ini di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara masih terhambat perijinan dari Dirjen Karantina Kementerian Pertanian. Seolah dipersulit. Bahkan, koperasinya sudah 6 bulan diminta menunggu ijin diproses, namun tidak kunjung keluar keluar.

“Saya sudah ajukan semuanya sesuai prosedur di Kotamadya Pematang Siantar. Hasilnya, uji laboratorium sudah dinyatakan bebas dari bahaya obat-obat terlarang. Namun, sejak enam bulan lalu hingga saat ini, saya belum dapat surat kepastian ijin,” keluh Ketua Koperasi ini.

Realita itu tentu tidak sesuai dengan kebijakan dan semangat Presiden Joko Widodo yang menghendaki semua instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah memberikan kemudahan hal-hal terkait perijinan terhadap dunia usaha, apalagi UMKM.

El Kananda mengaku dirinya sudah berupaya menghubungi Dirjen Pertanian. Menurutnya, tetap tidak ada jawaban yang memuaskan, kecuali jawaban-jawaban “klasik”. Ia berharap surat izin yang sudah diajukan bisa cepat selesai. Mengingat, komoditas buah ekspor itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian rakyat, apalagi di tengah krisis ekonomi akibat pandemic Covid-19.

“Diharapkan ada kerjasama yang baik antar pengusaha dan instansi terkait untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Seperti surat ijin dipermudah sesuai instruksi Bapak Presiden Jokowi, karena buah Guarana bisa jadi andalan ekspor kedepannya,” Curhat Ketua Koperasi Simalungun itu, berharap Presiden Jokowi mengetahui kesulitan perijinan yang dialami koperasinya.

Menurut El Kananda, buah Guarana ini adalah komoditi peluang baru di Indonesia. Diasumsikan pengonsumsi buah ini di Indonesia dan di Negara Brazil mencapai 2 juta sampai 4 juta orang. Sementara itu, budidaya di Brazil 90 persen untuk konsumsi dalam negeri, yang diekspor hanya 10 persen.

“Prospeknya di Indonesia juga sangat bagus, karena buah Guarana ini banyak manfaatnya untuk kesehatan mulai obat diet, stamina, dan lainnya,” imbuhnya.

Jika Guarana sudah dapat dibudidayakan, dipastikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia tidak perlu impor lagi. Bahkan, berpotensi menjadi komoditas ekspor. Apalagi, buah ini sangat cocok ditanam di daerah topis seperti Indonesia, termasuk Sumatera Utara.

“Guarana ini menjadi angin segar buat para petani di Indonesia. Jenis tanaman yang panennya tahunan, bisa ditanam secara tumpangsari dengan pohon karet,” urai El Kananda.

Musim panen buah itu setahun dua kali. Sangat tepat ditanam tumpangsari dengan pohon karet, atau kebun lainnya. Idealnya minimal ditanam di lahan perkebuan yang secara kumulatif luasnya mencapai 10 hektar. Ini kalkulasi untuk bisa menghasilkan kapasitas produksi yang bernilai ekonomis , mengingat per pohon hasil panen terbanyak 7 kg.

“Kami pernah menyaksikan panen Guarana di Malaysia, satu pohon rata-rata bisa menghasilkan panen pertama sekitar 2 kilo. Kemudian usia tumbuh semakin lama, perpohon bisa dipanen 7 kilo,” ungkap El Kananda.

“Saya saat ini tinggal menunggu surat izin saja dari Dirjen Pertanian dan dinas terkait lainnya. Saya sudah ajukan izin hampir dua tahun belum juga dikeluarkan. Walaupun saya sudah mengajukan izin ke Bupati, namun ada aja oknum yang menghambat, sehingga tiga bulan baru direspon,” keluhnya.

Ketua Koperasi ini menyayangkan semangat maju Presiden Jokowi untuk memperbaiki birokrasi yang berbelit-beli di tana air, ternyata banyak dihambat, termasuk di tingkat daerah.

“Semestinya pemerintah pusat dan daerah mendukung upaya masyarakat ingin mengembangkan komoditi pangan yang dapat menambah perekonomian rakyat semakin sejatera. Kita tidak habis pikir kenapa masih saja mempersulit masyarakat,” ungkap Elkananda. @san/jrk_LI