LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur sejumlah aturan bagi pasangan calon kepala daerah agar tidak melanggar protokol kesehatan COVI-19 saat melakukan kampanye tatap muka atau debat terbuka pada Pilkada Serentak 2020.

Sanksi ini salah satunya berupa pemotongan masa kampanye.

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebut aturan tersebut akan dicantumkan dalam revisi PKPU 6 Tahun 2020. Draf aturan itu telah dibahas bersama pemerintah dan DPR pada Selasa (22/9) malam.

“Memang ada satu lagi, yaitu sanksi untuk tidak berkampanye selama waktu tertentu untuk jenis kampanye yang dilanggarnya,” kata Dewa dalam diskusi daring di akun Youtube The Indonesian Institute, Rabu (23/09/2020).

Selain itu, KPU juga akan mengatur sanksi administratif berupa teguran. KPU juga ingin mengatur sanksi pembubaran kegiatan kampanye yang tak mengindahkan protokol kesehatan.

Dewa berkata sejumlah sanksi baru ini dibuat KPU agar pilkada tetap bisa berjalan dengan penegakan protokol kesehatan yang ketat. Ia berharap pelanggaran yang terjadi di masa pendaftaran tak terulang kembali.

“Saya kira ini sanksi administratif yang sebetulnya bisa diharapkan memberikan satu penyasaran kepada pihak-pihak yang melanggar, apakah paslon atau tim kampanyenya,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin mendukung penerapan sanksi bagi paslon kepala daerah itu.

Politisi Partai Golkar ini berharap, adanya aturan mengenai sanksi tersebut dapat membuat paslon kepala daerah lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Saya ingin ada sanksi yang berat lagi kepada calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan. Golkar (calon kepala daerah Golkar) siap didiskualifikasi sesuai kesalahan dan aturan serta mekanisme internal pula,: tegasnya.

Menurut Azis, sanksi tersebut dibuat untuk menyelamatkan para calon kepala daerah, penyelanggara pemilu dan masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkada 2020.@LI-13