Pada 5 Oktober 2020, Tentara Nasional Indonesia memperingati hari jadinya yang ke-75. Usia yang menyiratkan kematangan, kebijaksanaan dan sejarah panjang seiring perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berawal dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) tak lama setelah proklamasi kemerdekaan, melalui Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 26 Januari 1946, diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Saat itu selain TRI, di Indonesia masih terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya. Maka untuk mempersatukan tentara, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947.

Lalu sejak 1959, tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai Hari Angkatan Perang, yang saat ini disebut sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia, yaitu hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati peristiwa kelahiran angkatan bersenjata Indonesia.

Pada dekade pertama dan kedua, TNI disibukkan dengan upaya menegakkan kemerdekaan dan konsolidasi organisasi, juga mempertahankan keutuhan negara dari berbagai pemberontakan dan gerakan separatis di sejumlah daerah. Pada dua dekade ini pula, berbagai intrik dan konflik internal terjadi di tubuh TNI, terutama di masa demokrasi parlementer.

Seiring Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945 yang didukung oleh Abdul Haris Nasution, KSAD saat itu, kondisi internal TNI boleh dikata cukup baik. Sejumlah agenda reorganisasi dan konsolidasi dapat dijalankan. Apalagi TNI disibukkan dengan operasi pembebasan Irian Barat, kemudian operasi konfrontasi dengan Malaysia.

Tahun 1961-1965 merupakan masa yang gemilang bagi TNI. Didukung penuh oleh Uni Sovyet, Indonesia membangun kekuatan militer secara besar-besaran. Alat utama sistem senjata (alutsista) Indonesia menjadi yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tercatat setidaknya ada 17 kapal dari Uni Soviet untuk Angkatan Laut kita. Di antaranya terdapat kapal penjelajah kelas Sverdlov dengan bobot mati 16.640 ton yang sangat besar jika dibandingkan dengan kapal korvet kelas Sigma yang kita miliki saat ini. Kita juga memiliki 12 kapal selam kelas Whiskey beserta 2 kapal pendukungnya.

Sementara di udara, kekuatan Indonesia tak kurang dari seratus pesawat militer, 20 supersonik MiG-21s, 10 supersonik MiG-19, 49 MiG-17 dan 30 MiG-15.

Sayangnya, konfrontasi demi konfrontasi yang dihadapi lantas mengakibatkan memburuknya perekonomian dan krisis politik. Ujungnya, setelah tragedi 30 September 1965 yang diklaim sebagai pemberontakan yang gagal, pemerintahan Presiden Soekarno pun tumbang. Orde Lama runtuh dan Jenderal Soeharto mengambilalih kekuasaan, memimpin masa yang disebut sebagai Orde Baru.

Pada masa Orde Baru, organisasi ketentaraan kembali mengalami perubahan dengan terbentuknya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang menggabungkan unsur TNI dengan Kepolisian RI (Polri). ABRI dipimpin oleh seorang Panglima dan tiap-tiap matra TNI dipimpin oleh seorang Kepala Staf.

Meski sejak awal kelahirannya TNI tak pernah sangat berjarak dengan politik, namun pada masa Orde Baru inilah TNI benar-benar menghegemoni politik dan pemerintahan Indonesia. Melalui konsep dwifungsi ABRI yang merupakan pengembangan ekstrem dari gagasan “Politik Jalan Tengah TNI” yang dikenalkan Jenderal Abdul Haris Nasution pada tahun 1950an, personel militer terlibat dalam pengelolaan pemerintahan dan perekonomian. Meski tak lagi menggunakan hak pilih, ABRI juga bercokol di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Mereka memiliki fraksi sendiri yang anggotanya ditunjuk dan diangkat tanpa melalui Pemilu.

Di masa ini, sejumlah BUMN industri strategis dikembangkan dengan serius. Salahsatu tujuannya adalah untuk menjawab kebutuhan alutsista. Perusahaan-perusahaan plat merah itu bekerjasama dengan sejumlah pabrikan asing dengan skema lisensi, transfer teknologi dan produksi bersama untuk menghadirkan beragam kebutuhan militer seperti senjata api dan amunisi, pesawat angkut, kapal patroli hingga alat komunikasi.

Saat itu Orde Baru benar-benar menggunakan militer untuk mempertahankan dan mengokohkan kekuasaannya. Untuk menghadirkan stabilitas politik, Soeharto kerap kali menggunakan ABRI untuk melakukan kekerasan terhadap siapapun yang dianggap membangkang. Kebebasan sipil terenggut, hak asasi manusia terabaikan dan pemilihan umum dengan berbagai kecurangannya hanyalah instrumen untuk melegitimasi kekuasaan. TNI menjadi serba hadir, intimidasi dan kriminalisasi menjadi hal biasa. Kehidupan berbangsa dan bernegara dibangun di atas rasa takut. ABRI menjadi sangat superior dan hegemonik.

Hingga menjelang akhir 1980an, kesadaran mulai terbentuk dan perlawanan terhadap kekuasaan Orde Baru mulai dilakukan. Perlawanan mencapai puncaknya pada tahun 1998. Soeharto mundur, Orde Baru tumbang dan agenda reformasi digulirkan. Salahsatu agenda utamanya adalah reformasi militer. Dwifungsi dihentikan, fungsi sosial politik TNI dihapuskan. Kiprah TNI yang awalnya sangat hegemonik kemudian menjadi sangat dibatasi. Polri dipisahkan dari TNI dan dengan demikian ABRI yang dianggap menjadi momok masyarakat, berakhir pula riwayatnya.

Reformasi: Mimpi Militer Profesional

Kebanyakan intervensi hingga pengambilalihan kekuasaan oleh militer di dunia, terbentuk tidaklah berawal dari semata-mata kepentingan atau ambisi pribadi untuk berkuasa. Namun karena alasan-alasan yang serupa dengan mengapa orang dimanapun berada menginginkan kekuasaan politik, yaitu untuk meningkatkan kemampuan sektor publik serta memecahkan masalah-masalah bangsa yang berkepanjangan dan kronis. Atau gamblangnya, agar terdapat kestabilan politik.

Setelah Orde Baru tumbang, penegakan hukum dan penegakan kedaulatan dipisahkan melalui tiga regulasi, yaitu UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Gerakan demokrasi dan kekuatan sipil bertumbuh seiring menyurutnya peran militer dalam kancah politik di Indonesia TNI ditegaskan perannya sebagai alat untuk menjaga kedaulatan negara dengan tugas pokokmelaksanakan operasi militer untuk perang (OMP) dan sejumlah bentuk operasi militer selain perang (OMSP).

Semangat reformasi mengarah pada upaya menyiapkan TNI sebagai militer profesional yang tak lagi berkutat pada urusan-urusan yang bukan merupakan tugas pokoknya, tunduk pada prinsip supremasi sipil, demokrasi dan hak asasi manusia. Hak politik TNI hilang, dwifungsi dihapus dan Presiden harus meminta persetujuan DPR sebelum mengangkat Panglima TNI.

Hingga 15 tahun setelah tumbangnya Orde Baru, meski sejumlah agenda reformasi TNI belum tuntas dan peradilan pelanggaran HAM masa lalu masih menjadi isu krusial, namun pelibatan dan perbantuan TNI dalam urusan-urusan di luar sektor pertahanan dan penegakan kedaulatan negara, tak lagi semudah di masa lalu. Setidaknya kiprah TNI dijaga agar tak sampai tampak dominan dan hegemonik seperti di masa lalu.

Masalahnya, sulit bagi publik untuk memandang objektif peran TNI. Sulit bagi TNI untuk secara fair berjarak dengan penguasa. Sulit bagi penguasa untuk tidak tertarik melibatkan TNI dalam “mengamankan” kepentingannya. Harold Crouch bahkan menekankan, sejak awal kelahirannya militer Indonesia memang tak punya nilai-nilai militer profesional.

Militer yang lahir dari revolusi atau perjuangan kemerdekaan memang biasanya membentuk sebuah jatidiri militer yang khas. Tak cuma sebagai prajurit, namun juga pejuang. Terlibat dalam politik adalah implementasi sifat pejuang dalam menyelamatkan dan membela negara. Dengan ciri organisasinya yang solid dan rapi, militer selalu mampu tampil sebagai agen modernisasi dan rekayasa ketertiban yang dibutuhkan sebagai pihak yang lebih siap melakukan perubahan sosial. Modal begini jelas tidak dimiliki oleh kekuatan sipil, sementara TNI memang dari semula tidak dibekali pemahaman soal batasan-batasan posisi dan fungsinya.

Militer praetorian adalah militer yang lebih cenderung berpolitik atau berbisnis ketimbang mengurus soal pertahanan. Kelompok ini gemar memolitisasi di seluruh kekuatan-kekuatan sosial yang mengelilinginya. Mereka memasuki peran-peran nonmiliter lebih diakibatkan oleh tidak stabilnya sistem dan kegagalan pemimpin menjamin ditaatinya norma dan proses politik.

Militer tak akan mencampuri urusan politik atau meluaskan peran-peran nonmiliternya jika sistem ‘dianggap’ berfungsi baik. Ditandai upaya politisi sipil mengontrol militer dengan mempolitisasi dan membuat mereka lebih dekat baik pada politisi sipil pendukung maupun anti pemerintah. Terutama di parlemen maupun partai-partai politik.

Praetorian modern adalah militer yang cenderung intervensi dan berpotensi mendominasi sistem politik negara. Militer berkepentingan menjaga otonominya terhadap intervensi sipil hingga kepentingan yang lebih luas berupa masalah kesejahteraan dan ekonomi maupun kegagalan sistem politik yang dikelola oleh politisi sipil. Ini disebut Ulf Sundhaussen, menjadi pemicu keterlibatan militer pretorian dalam politik.

Politisasi dan intervensi militer dalam urusan sosial politik dapat menciptakan atau membangun masyarakat praetorianisme. Yaitu kondisi dimana lembaga-lembaga politik pemerintahan menjadi tidak efektif menyikapi perubahan ataupun dalam merumuskan kebijakan serta pada tindakan-tindakan politik. Terbentuknya praetorianisme didukung kondisi politik dimana terdapat pusaran dan tepian di antara arus kekuatan-kekuatan politik. Rendahnya kelembagaan dan hambatan antara kekuatan-kekuatan politik untuk mendukung terbentuknya struktur politik. Kelemahan dan tidak efektifnya partai politik serta seringnya politisi sipil mencari dukungan maupun mengintervensi militer.

Praetorian radikal sering lahir dari militer oligarkis yang banyak bergaul dengan para tuan tanah, pemilik modal maupun dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Penggeraknya adalah perwira-perwira nasionalis dan reformis yang berasal dari kelas menengah. Mereka biasanya mendambakan modernisasi dan pembangunan ekonomi. Militer praetorian radikal lazim membangun aliansinya dengan kelompok-kelompok profesi dan intelektual. Namun tak jarang juga dengan kelompok buruh. Jenis inilah, yang kemudian dengan kemampuan hegemoniknya, melahirkan pemerintahan korporatis. Pemerintahan yang digemari para intelektual, birokrat dan politisi pemburu rente, seperti kita saksikan pada masa Orde Baru.

Namun beberapa tahun belakangan, “kotak pandora” tampak mulai terbuka. Glorifikasi “superhero” muncul lagi. Peran-peran di masa lalu masih kerap membuat TNI terjebak pada rasa keberhargaan diri, kekuatan, identitas, dan pengetahuan yang berlebihan. Padahal ketika reformasi bergulir, salahsatu agenda penting kemudian adalah mengembalikan dan memperkuat militer sesuai peran dan fungsi pokoknya. Alih-alih mengendalikan, kekuasaan sipil justru masih kerap terjebak pada inferioritas mereka menghadapi superioritas serta mitos-mitos kepahlawanan dan kepeloporan yang dibangun selama puluhan tahun.

Agenda dan Pekerjaan Rumah Pemerintahan Jokowi

Ketika memulai pemerintahannya pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan empat pandangannya terkait pembangunan sektor pertahanan.

Pertama, jaminan pemenuhan kebutuhan pertahanan termasuk yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista.

Kedua, pertahanan yang mandiri dan tidak bergantung pada impor.

Ketiga, pertahanan bukan sekadar upaya memenuhi kekuatan pokok minimum melainkan harus ditujukan untuk membangun TNI sebagai sebuah kekuatan yang disegani.

Keempat, menempatkan kegiatan pertahanan keamanan negara sebagai bagian integral dari pendekatan keamanan yang komprehensif.

Jika dicermati, sebenarnya pokok-pokok pandangan itu menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode pertama kekuasaannya masih berkutat pada upaya membangun kekuatan. Padahal, postur pertahanan satu negara dilihat setidaknya melalui tiga aspek utama yaitu aspek kekuatan, aspek kemampuan dan aspek penggunaan. Upaya membangun kekuatan itupunmasih mengerucut lagi pada tiga isu utama yaitu, modernisasi alutsista, penguatan kelembagaan (baca: pemekaran organisasi), dan penganggaran.

Mengacu pada hal-hal tadi, boleh dikata pemerintahan Jokowi baru memusatkan perhatiannya pada pembangunan kekuatan semata. Isu modernisasi alutsista sedikit banyak dipengaruhi oleh fakta terjadinya serangkaian insiden kecelakaan pesawat militer, banyaknya kapal perang dan peralatan tempur yang sudah uzur serta lambatnya deteksi atas terjadinya upaya pihak asing memasuki wilayah laut maupun udara kita akibat kemampuan radar yang dianggap sudah tidak memadai lagi.

Isu penguatan kelembagaan diwarnai oleh wacana perubahan struktur organisasi TNI dengan usulan adanya jabatan Wakil Panglima TNI, pembentukan Komando Operasi Khusus (Koopssus) dan sejumlah agenda validasi, pemekaran organisasi atau pengembangan satuan baik di tingkat matra maupun Mabes TNI. Dalam persoalan ini, kebijakan pengembangan satuan TNI dinilai masih belum menggambarkan arah kebijakan pemerintah sebagai poros maritim. Pengembangan masih terkesan lebih berdasar pertimbangan politik dan distribusi kekuatan semata ketimbang aspek strategis.

Sementara itu dalam isu penganggaran, selain persoalan anggaran yang tampaknya besar padahal terbatas itu, tentu saja masih diwarnai oleh perdebatan menyangkut besaran porsi dan alokasi anggaran antara ketiga matra maupun antara kebutuhan alutsista dan belanja rutin. Di sisi lain, problem anggaran juga dituding menjadi alasan maraknya komersialisasi aset dan belum terpenuhinya kesejahteraan prajurit.

Praktek-praktek komersialisasi aset di lingkungan TNI tidaklah semata-mata didasari motif mencari keuntungan pribadi. Pengalaman diskusi dan dialog dengan sejumlah perwira lapangan, keluhan mereka kurang lebih soal bagaimana menggalang dana agar kegiatan tetap dapat berjalan sesuai rencana meski tak ada dukungan anggaran sebagaimana yang diharapkan.

Jadi, penggalangan dana yang kemudian lazim disebut sebagai dana taktis, dana komando atau dana atensi ini sebenarnya salahsatu dampak dari tidak memadainya sistem keuangan negara dalam menjangkau kebutuhan anggaran militer. Banyak kegiatan yang tak bisa disesuaikan nomenklatur, jenis dan uraian kegiatannya dengan sistem di Kementerian Keuangan. Termasuk misalnya kegiatan-kegiatan operasi yang bersifat rahasia, darurat dan mendesak.

Banyak pos anggaran yang pada kenyataannya tidak bisa menjangkau tingkatan taktis di lapangan. Akhirnya, para pimpinan di lapangan harus putar otak. Mereka harus pintar mengakali dengan mencari dana tambahan agar kegiatan tetap dapat terlaksana semestinya namun tanpa harus mengutak-atik pos anggaran yang bisa menuai masalah hukum.

Di satu sisi hal itu tentu saja untuk mengamankan diri sendiri. Mereka takut dianggap tidak mampu menjalankan tugas atau jabatannya. Apalagi, praktek ini seolah sudah jadi tradisi karena para senior atau pejabat terdahulu juga melakukannya. Di sisi lain, mereka juga tak mau mendapat masalah karena dianggap menggunakan anggaran tak sesuai peruntukannya, atau menyebabkan ketidakwajaran dalam laporan keuangan.

Persoalan ini tentu saja membutuhkan solusi. Perlu ada terobosan dalam sistem keuangan negara agar mampu menjangkau kebutuhan riil di lapangan. Sekaligus juga memikirkan mekanisme pengawasannya agar kebocoran anggaran dapat ditekan, efisiensi dan efektivitas dapat ditingkatkan.

Lalu bagaimana dengan aspek kemampuan? Dominasi isu modernisasi alutsista membuat isu kompetensi prajurit cenderung terabaikan. Pembangunan karakter dan pengembangan spesialisasi mestinya mendapat perhatian serius dan proporsional jika kita ingin membangun kekuatan militer/pertahanan yang disegani. Sementara yang kita sering dengar justru adalah wacana pemekaran organisasi dan pengembangan satuan, yang tentu saja membutuhkan produksi personil baru yang lebih banyak.

Padahal, pemekaran organisasi dan pencetakan personil baru tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Terabaikannya aspek kemampuan berarti bahwa kita memelihara kekuatan militer dalam jumlah besar namun dengan kemampuan yang tidak ideal. Hal ini bisa berdampak buruk bagi postur pertahanan kita.

Dalam pembinaan kemampuan pertahanan ini, debat kebijakan berkutat soal proporsi anggaran mana yang harus lebih besar antara alokasi untuk pendidikan pembentukan (Diktuk) yang arahnya adalah penambahan kekuatan ataukah alokasi untuk pendidikan spesialisasi dan keahlian sebagai upaya peningkatan kemampuan perorangan dan kegiatan gelar pasukan dalam bentuk latihan-latihan sebagai upaya pemantapan dan peningkatan kemampuan satuan.Kekuatan tentu saja merupakan hal penting, namun tanpa dibarengi pemeliharaan dan peningkatan kemampuan, kekuatan itu justru bisa menjadi bumerang bagi keamanan nasional dan kedaulatan kita.

Padaaspek penggunaan kekuatan, sejak 2014 hingga saat ini diwarnai banyak aksi gelar dan unjuk kekuatan militer kita. Di udara, beberapa kali kita disuguhi rangkaian aksi force-down sejumlah pesawat asing yang melintas wilayah udara kita secara ilegal. Di laut, kapal-kapal TNI AL memburu dan menindak tegas kapal-kapal asing yang mencuri ikan dari perairan kita. Didarat, sejumlah aksi yang dikemas dalam skema Operasi Militer Selain Perang (OMSP) digelar dalam rangka mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah.

Persepsi ancaman terhadap keamanan nasional dan kedaulatan kita saat ini yang terutama bersifat nirmiliter dan berasal dari luar, memang menuntut kesiapan menghadapi model perang non konvensional, seperti perang proksi, asimetris maupun hibrida berhadapan dengan ‘non-state actors’, maupun sindikat kejahatan internasional. Kita juga telah memiliki UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) yang memayungi penyiapan dan pengerahan segenap potensi sumber daya baik manusia, alam maupun buatan serta sarana prasarana nasional dalam menghadapi ancaman, krisis serta melindungi keselamatan rakyat.

Partisipasi militer dalam operasi tanggap darurat maupun penanggulangan krisis kebencanaan patut diacungi jempol. Termasuk dalam penanganan pandemi COVID-19. Keterlibatan TNI dalam penanganan kedaruratan terutama yang menyangkut keselamatan negara memang tak terhindarkan. TNI sudah sejak awal terlibat, ditandai dengan misi evakuasi WNI dari Wuhan, pengelolaan karantinanya di Natuna, kemudian lanjut penanganan para awak Kapal Pesiar Diamond Princess dan seterusnya, termasuk pelibatan RSPAD Gatot Soebroto maupun sejumlah RS milik TNI serta pengelolaan RS Darurat di Wisma Atlet Kemayoran dan di Pulau Galang.

Namun demikian, keterlibatan TNI pada kegiatan-kegiatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsinya atau dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai Pasal 7 ayat 2 UU No. 34/2004 mestinya harus dikaji secara cermat dan hati-hati. Penggunaannya membutuhkan batasan dan kriteria yang rinci dan sistematis.

Selain soal penambahan dan peremajaan alutsista, sejumlah isu masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Sejumlah poin krusial, diantaranya adalah soal godaan untuk ikut terlibat di bidang-bidang yang tidak secara langsung terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kemudian soal pembinaan personil, terkait dengan maraknya perwira yang alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang notabene lebih lama masa dinasnya (60tahun pada eselon dua ke atas) dan lebih banyak peluang karirnya. Ini cukup berbahaya jika mengacu pada alasan mengapa pasca reformasi, TNI tidak lagi ‘dikaryakan’ atau menjalankan fungsi sosial politik. Jangan sampai alih status ini menjadi modus baru hegemoni militer.

Problem krusial lainnya adalah harapan masyarakat akan penegakan hukum yang kuat di lingkungan TNI. Akuntabilitas masih menjadi problem dalam tubuh TNI. Reformasi peradilan militer harus terus didorong agar kewibawaan terjaga, penanganan tindak pidana yang memenuhi rasa keadilan dapat diwujudkan, pelanggaran HAM dan kebocoran anggaran dapat ditekan serta potensi konflik dengan Polri berkurang.

Sejumlah pendapat mengatakan bahwa alat utama sistem senjata (alutsista) kita sudah usang dan perlu peremajaan. Kerawanan muncul karena usia tua. Pendapat ini memang bisa benar, namun juga bisa tidak. Faktor usia bukan faktor terpenting. Banyak contoh, alutsista baru yang ternyata lebih dulu rusak. Atau alutsista yang usianya lebih dari setengah abad namun masih sehat. Kuncinya ada di pemeliharaan. Pemeliharaan harus dijalankan sesuai dengan standard dan prosedur yang mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan.

Meski tentu saja peralatan baru akan lebih mudah dipelihara dan lebih murah biaya pemeliharaannya, bukan berarti problem kita hanya di pengadaannya saja. Melainkan juga di pemeliharaan. Bahkan di TNI AU misalnya, banyak pihak menilai bahwa bisa jadi hanya di skadron udara 17 yang pemeliharaan pesawatnya 100 persen terjamin. Soalnya pesawat kepresidenan dan VIP lainnya ada di sana.

Hingga hari ini, korupsi masih menjadi tema besar di negara kita dan menggerogoti hampir semua sendi kehidupan. Betapa korupsi mengancam keamanan nasional dan kedaulatan kita. Keselamatan rakyat baik sipil maupun militer telah dipertaruhkan.Dalam hal pengelolaan aset militer, potensi korupsi terjadi mulai level terendah yang mainannya mur baut sampai level yang mainnya bahan bakar, pengangkutan penumpang orang dan barang di luar aturan pada pengangkutan militer, hingga soal kualitas dan kuantitas upaya pemeliharaan aset.

Pemerintah harus secara tegas mengatur pengelolaan aset di lingkungan militer ini termasuk bagaimana pemanfaatannya oleh pihak lain. Bukan berarti tidak boleh, namun pengaturan penting untuk mencegah terjadinya salah kelola, penyalahgunaan, pemanfaatan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.Tak kalah penting juga untuk menetapkan apakah dana yang diperoleh itu merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetor ke kas negara atau bukan. Termasuk bagaimana mekanisme pengelolaan dan pengawasannya.

Jadi dalam konteks ini, negara harus tegas melarang praktek-praktek ‘ngompreng’ yang tidak bertanggungjawab. Kalau masih terjadi, usut secara tuntas dan pastikan yang bersalah akan dihukum. Jika tidak, kemampuan dan kesiapan penegakan kedaulatan dan keamanan nasional jadi taruhannya.

Prabowo: Misi Besar di Tengah Keterbatasan

Mengawali masa jabatan kedua, ketika menghadiri Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan pada Januari lalu, Presiden Joko Widodo berpesan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertama, agar jajaran TNI bekerja keras dalam memperkuat dan menjaga kedaulatan negara serta mengingatkan pentingnya kemampuan untuk mengatasi ancaman yang kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan negara.

Kedua, menggunakan anggaran dengan baik, tepat sasaran serta agar belanja di bidang pertahanan dimanfaatkan terutama untuk investasi dan memacu industrialisasi industri-industri strategis di dalam negeri.

Upaya-upaya modernisasi alutsista yang menitikberatkan pada kemandirian negara, patut diapresiasi. Hanya saja, upaya itu hingga saat ini masih menyisakan persoalan prioritas, spesifikasi, standarisasi dan sinkronisasi, yang dapat berdampak pada efektifitas, malfungsi atau tidak optimalnya pemanfaatan alutsista. Selain kelemahan-kelemahan dalam hal pemeliharaan dan perawatannya, yang berdampak pada terjadinya kecelakaan, pemborosan dan kebocoran anggaran.

Lalu apakah kapasitas dan sumber daya kita memadai? PT PAL punya kapasitas. Sudah punya beberapa proyek pengembangan fregat dan kapal selam. Sebagian besar kebutuhan senjata perorangan, amunisi, kendaraan taktis dan angkut personel, sudah bisa dipenuhi oleh PINDAD. PT DI juga demikian sebenarnya. Di masa lalu kita sudah melihatnya berjaya dengan pengembangan pesawat propeler dan perakitan helikopter.

Lalu apa masalahnya? Semua itu masih biaya tinggi. Mengapa? Sebagian besar yang diproduksi di PT DI, PT PAL, maupun PINDAD itu merupakan produk lisensi. Klo mampu bayar lisensi ya kita bisa produksi, klo tidak mampu atau masa berlaku lisensi habis dan tak diperpanjang, ya selesai. Oke, bagaimana produk non-lisensi? Komponen dan suku cadangnya, belum tentu tidak berlisensi dan bahkan impor.

Di masa lalu, tiga produsen alutsista itu menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai industri strategis. Prioritasnya pada waktu itu bukanlah profit dan efisiensi. Disubsidi dan cenderung tak efisien, karena prioritasnya lebih pada upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas diplomasi pertahanan kita untuk mempertahankan pengaruh di kawasan maupun agar bisa berperan lebih signifikan di kancah internasional. Ambisius memang. Tapi sebagian besar target terpenuhi.

Seperti disampaikan di atas, produksi dalam negeri kita masih berbiaya tinggi. Hal itu berimplikasi pada daya beli pemerintah. Nyatanya, ada produk industri pertahanan dalam negeri yang bahkan kita tak mampu beli karena mahal, akhirnya diarahkan untuk pasar ekspor. Nah, untuk pasar ekspor ini kita tak bisa asal klaim sukses. Harus dilihat juga, apakah belanja yang dilakukan oleh negara lain itu benar-benar berbasis kebutuhan –yang bisa kita lihat dari seberapa besar produk kita meng-cover kebutuhan mereka– atau hanyalah transaksi berbasis peningkatan kualitas kerjasama (diplomasi pertahanan) bilateral misalnya. Jadi produk kita dibeli, meski bagi mereka gak penting-penting amat.

Jadi pengembangan alutsista dalam negeri bukanlah sprint. Ini marathon. Jika kita memang serius, tentunya yang pertama-tama harus tersedia adalah blueprint atau roadmap untuk dijalankan dengan konsisten dan tersinkronisasi mulai dari hulu sampai hilir. Kita sudah punya Komite Kebijakan Industri Pertahanan, untuk mempertemukan dan memfasilitasi para stakeholder meeumuskan itu semua.

Kemudian di sisi Kementerian Pertahanan sendiri, pembenahan juga harus dilakukan. Pembenahan regulasi misalnya soal distribusi dan keagenan produk impor; merestrukturisasi anggaran dengan memperkuat belanja riset maupun pendidikan; memperkuat kemampuan negosiasi dalam skema offset pertahanan ketika belanja alutsista dari luar (soal transfer teknologi dan production sharing misalnya); dan yang terpenting adalah peningkatan kapasitas pencegahan potensi terjadi dan terus berulangnya praktik buruk dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan baik yang berbasis biaya maupun tidak.

Selain itu, Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa di berbagai sektor. Beberapa waktu yang lalu Kemenhan mengungkapkan bahwa mereka sedang melakukan langkah-langkah penyesuaian agar strategi pertahanan ke depannya juga mengikutsertakan potensi ancaman biologi dan wabah penyakit. Hal ini menunjukkan optimisme bahwa sektor pertahanan bisa ikut berkontribusi untuk menangkal ancaman non-konvensional seperti ini ke depannya.

Dalam UU 23/2018 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sebenarnya potensi-potensi ancaman baik yang militer, nonmiliter maupun hibrida sudah disebutkan, bahkan termasuk wabah penyakit. Tapi sayangnya tidak disertai rumusan yang lebih detail, selain ancaman perang yang sifatnya konvensional.

Tentunya kita harus sepakat soal perlunya memberi perhatian lebih besar pada ancaman nuklir, biologi dan kimia. Lagi-lagi ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru dan tidak disadari sebelumnya. Tapi selama puluhan tahun para pengambil keputusan negeri tak pernah memberikan prioritas pada hal ini, cuma menjadi bahan kajian dan diskusi di lembaga-lembaga pendidikan dan selesai dalam bentuk tumpukan makalah.

Mereka lebih tertarik pada isu-isu sosial politik dan teritorial, yang cenderung melihat bahwa ancaman datang dari dalam negeri sendiri. Di saat yang sama, kita bahkan membiarkan beroperasinya NAMRU-2, unit laboratorium riset biomedis milik Angkatan Laut Amerika Serikat di Jakarta. Bertahun-tahun hingga akhirnya dipermasalahkan oleh Menkes (saat itu) Siti Fadilah Supari, yang mencurigai adanya aktivitas ilegal dan membahayakan di laboratorium itu.

Dari gambaran itu tentu sudah tampak bahwa kita sebenarnya memang harus sangat serius mengembangkan riset-riset pertahanan terkait ancaman biologi ini, sebagaimana dilakukan banyak negara lain. Di sisi lain, kita sadar bahwa ancaman ke depan itu akan sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi. Tapi problem-nya lagi-lagi klasik, soal anggaran. Porsi terbesar dalam anggaran pertahanan yang tampak seolah-olah besar itu bukanlah untuk belanja alutsista melainkan untuk belanja rutin atau belanja pegawai seperti untuk gaji prajurit, kebutuhan kantor dan lain-lain.

Jangankan kita bicara belanja teknologi, kita bicara riset saja, sebagai basis pengembangan industri pertahanan dalam negeri yang kuat dan memiliki daya saing, perhatian kita sangat kecil. Berapa besar belanja riset pertahanan kita? Sangat kecil, hanya Rp 2,49 Triliun. Itupun masih harus berbagi dengan program pengembangan teknologi dan industri pertahanan lainnya.

Terakhir, Indonesia juga harus sesegera mungkin meningkatkan kemampuannya dalam negosiasi transfer teknologi. Karena itulah jalan tercepat untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Apa yang dijalankan di PT PAL harus diakui sebagai salahsatu contoh sukses.

Meski bukan tanpa catatan, setidaknya kerjasama dengan Korea itu sudah menghasilkan sebuah kebanggaan besar. Untuk negara dengan perairan seluas yang kita miliki, memperkuat kemampuan maritim kita dengan kapal selam adalah prioritas yang masuk akal. Jika selanjutnya kebutuhan kapal selam kita bisa dipenuhi oleh PT PAL, itulah investasi yang nyata. Apalagi jika pencukupan kebutuhan itu mampu melibatkan lebih banyak lagi industri pendukung.

Harapan memang harus diperjuangkan, apalagi harapan untuk menjadikan TNI hebat dan Indonesia jaya. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia!

Oleh:


Khairul Fahmi
Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)