LENSAINDONESIA.COM: Sutradara film “Sejauh Kumelangkah” (How Far I’ll Go), Ucu Agustin, melayangkan somasi (teguran) kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan PT Telkom Indonesia (Telkom) karena menayangkan, memutilasi, dan memodifikasi film tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pembuat dan pemegang hak cipta film.

Film “Sejauh Kumelangkah” yang memenangkan Piala Citra 2019 untuk kategori film dokumenter pendek itu ditayangkan dalam program Belajar dari Rumah (BDR) kerja sama Kemendikbud dan TVRI. Film kemudian juga ditayangkan di platform streaming online TV on-demand UseeTV, program layanan televisi milik Telkom.

Film “Sejauh Kumelangkah” berkisah tentang persahabatan dua remaja penyandang disabilitas netra yang tinggal di Amerika Serikat dan Indonesia. Serta, akses terhadap berbagai layanan publik, termasuk akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan yang merupakan hak asasi manusia.

Indonesia memiliki populasi penyandang disabilitas netra terbesar kedua di dunia, setelah Ethiopia. Sehingga, “Sejauh Kumelangkah” diharapkan dapat memberikan “awareness” lebih kepada masyarakat dan penyandang disabilitas.

Pada Agustus 2018, “Sejauh Kumelangkah” memenangkan IF/Then shorts Southeast Asia Pitch yang diselenggarakan Tribeca Film
Institute (TFI) bekerjasama dengan Docs by The Sea yang dikelola In-Docs. Setelah itu, film diproduksi selama lebih dari
setahun dengan sumber pembiayaan dana pribadi dan film grant.

Melalui IF/Then shorts SEA, film kemudian mendapat kontrak dengan Aljazeera Internasional (AJI – Malaysia) yang mengharuskan film ditayangkan perdana di platform TV Al Jazeera, ekslusif dengan masa hold back 6 bulan. Ucu sedang terikat kontrak dengan AJI saat film “Sejauh Kumelangkah” ditayangkan Kemdikbud di program BDR di TVRI.

Pelanggaran bermula ketika seorang staf ahli di Kemendikbud meminta In-Docs (Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia) merekomendasikan film dokumenter Indonesia untuk tayangan program BDR Kemendikbud di TVRI. In-Docs yang juga salah satu executive produser film “Sejauh Kumelangkah” merekomendasikan salah satunya, film ini.

In-Docs kemudian berkali meminta draft kontrak/MOU supaya semua pihak bisa secara transparan mengetahui skema kerjasama penayangan film di program Kemendikbud BDR di TVRI. Termasuk, untuk keperluan memberitahu pihak AJI, tapi tak sekali pun permintaan ditanggapi.

Tepatnya 25 Juni 2020, film “Sejauh Kumelangkah” tayang di TVRI dalam program BDR Kemendikbud dan juga disiarkan / streaming online di TV on-demand UseeTV. Karena tanpa kontrak, tanpa izin, dan tanpa pemberitahuan kepada In-Docs, terlebih kepada sutradara/ produser Ucu Agustin.

“Film bukan hanya telah diberi logo Kemendikbud dan TVRI, namun juga dimutilasi dan dimodifikasi sedemikian rupa hingga pesan dalam film terkait isu disabilitas netra banyak terpotong dan hilang serta tidak tersampaikan dengan baik,” ungkap Ucu Agustin dalam keterangannya tertulis, Minggu (4/10/2020).

Secara sepihak, lanjut Ucu, Kemendikbud kemudian juga mengirim uang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada In-Docs melalui rekening atas nama pribadi/ perorangan dan bukan melalui rekening resmi institusi Kemendikbud.

“Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Yaitu, pelanggaran hak cipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (1) huruf c dan d dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” papar Ucu.

Ironisnya, tindakan tersebut dilakukan oleh institusi pemerintah dan juga BUMN yang seharusnya melindungi hak cipta.

Sutradara/Produser Ucu Agustin melalui kuasa hukumnya, AMAR Law Firm and Public Interest Law Office (AMAR) dalam somasi
yang dikirimkan, mendesak:

“Kemendikbud, TVRI, dan Telkom untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik atas penayangan tanpa izin, tanpa kontrak
dan tanpa pemberitahuan kepada pemilik hak cipta,” kata Ucu.

“Juga karena materi hak cipta ditayangkan ke publik di lembaga penyiaran publik dan dengan menggunakan anggaran dana publik (untuk mitigasi bencana Covid-19),” imbuhnya.

Ucu dan kuasa hukum meminta Kemendikbud untuk membuka rincian dan penggunaan anggaran program BDR kepada publik serta melakukan pengawasan program BDR di TVRI untuk selanjutnya, secara ketat.

Seiring misi pembuatan film “Sejauh Kumelangkah” yang diproduksi dengan semangat untuk perbaikan hak penyandang disablitas di
Indonesia. Dalam somasi, Ucu dan kuasa hukum juga mendesak Kemendikbud melakukan evaluasi penyelenggaraan program BDR agar
lebih inklusif dan ramah terhadap Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

“Diantaranya hal tersebut, dengan menambahkan bahasa isyarat, close caption dan menyediakan versi audio description dalam seluruh program BDR Kemendikbud. Sehingga, bisa diakses Peserta Didik Penyandang Disabilitas di seluruh Indonesia,” telisik Usu.

Ucu dan kuasa hukumnya mendesak Kemendikbud agar membuat Permendikbud pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, dengan melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Kemendikbud juga didesak untuk menjadikan film “Sejauh Kumelangkah” sebagai bahan mengampanyekan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah dan untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu disabilitas di Indonesia.

Perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta oleh Kemendikbud, TVRI, dan Telkom sebagai institusi negara yang seharusnya terdepan dalam perlindungan, sangat membuat prihatin dan patut disayangkan.

Terkait hal itu, Ucu dan kuasa hukum juga mendesak Kemendikbud melakukan penguatan komunitas film dan komunitas seni, termasuk didalamnya untuk para pekerja seni. Dan utamanya, para pembuat/pekerja film.

Ucu juga meminta Kemendikbud diminta membuat program edukasi bagi para pembuat film, supaya mengetahui hak-haknya.

“Melakukan kampanye publik tentang hak cipta dan pentingnya perlindungan serta penghargaan terhadap pekerja seni. Ini hal penting yang turut didesakkan somasi yang dikrimkan Ucu dan kuasa hukum ke Kemendikbud.

Begitu pun dengan TVRI dan Telkom. Keduanya didesak untuk membuat tayangan edukasi terkait hak cipta selama tiga puluh hari dan setidaknya 30 detik setiap tayangan.

Untuk kerugian material, Ucu mengakui, ketiga pihak –Kemendikbud, TVRI dan Telkom–, diminta mengganti rugi secara tanggung-renteng sebesar USD$80.000. Biaya ini, termasuk menanggung biaya produksi yang masih berhutang dan penggantian ganti rugi yang berpotensi dituntut pihak AJI bila Ucu dianggap melakukan pelanggaran kontrak.

Ucu dan kuasa hukum memberikan waktu 7 hari kepada Kemendikbud, TVRI, dan Telkom untuk menjawab somasi.

“Jika tidak ada jawaban dan/atau pelaksanaan tuntutan somasi, maka dengan terpaksa harus menempuh langkah-langkah hukum yang tersedia,” pungkasnya. @jrk-LI