LENSAINDONESIA.COM: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya memutuskan kembali ke masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Hal ini dilakukan setelah PSBB jilid II berakhir hari ini

Anies menyampaikan, bahwa PSBB transisi berlaku selama dua pekan ke depan.

“Kami memutuskan mengurangi kebijakan rem darurat secara bertahap dan memasuki PSBB Transisi mulai tanggal 12-25 Oktober 2020,” kata Anies lewat keterangan tertulis, Minggu (11/10/2020).

Anies mengatakan keputusan didasari beberapa indikator. Antara lain laporan kasus harian, kasus kematian harian, tren kasus aktif, dan tingkat keterisian rumah sakit rujukan covid-19.

Termasuk, grafik penambahan kasus positif dan kasus aktif harian stabil sejak dilakukan PSBB jilid II pada 13 September 2020.

Selain itu, terlihat ada tanda awal penurunan kasus positif harian dalam tujuh hari terakhir. Pelandaian terlihat dari grafik kasus positif onset serta nilai reproduksi virus (RT).
Berdasarkan data yang disusun Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), nilai RT Jakarta sebesar 1,14 pada awal September 2020. Kemudian, saat ini berkurang menjadi 1,07.

“Artinya, saat ini 100 orang berpotensi menularkan virus kepada 107 orang lainnya,” kata Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan jumlah kasus positif virus korona pada periode 26 September-9 Oktober 2020 kembali menurun selama 14 hari terakhir. Jumlah kasus positif meningkat 22 persen atau sebanyak 15.437 kasus, dibanding sebelumnya meningkat 31 persen atau sebanyak 16.606 kasus.

Sedangkan, kasus aktif meningkat hanya 3,81 persen atau sebanyak 492 kasus, dibanding sebelumnya meningkat 9,08 persen atau 1.074 kasus. Menurut Anies, jumlah kasus aktif harian mulai konsisten mendatar atau menunjukkan perlambatan penularan pada akhir September 2020.

“Untuk jumlah kasus meninggal tujuh hari terakhir sebanyak 187 orang, sedangkan minggu sebelumnya sebanyak 295 orang,” kata Anies.

Tingkat kematian diklaim terus menurun hingga ke angka 2,2 persen. Sementara, kasus kematian harian kasus positif di Jakarta juga menurun menjadi 28 kasus per hari.

“Kami perlu tegaskan bahwa kedisiplinan harus tetap tinggi sehingga mata rantai penularan tetap terkendali dan kita tidak harus melakukan emergency brake kembali,” ucap Anies.

Di lain pihak, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono juga mendesak Anies Baswedan tidak memperpanjang PSBB karena menyengsarakan warga.

Menurut Gembong, DKI Jakarta perlu mencari solusi yang rasional untuk mengatasi COVID-19 dari ketimbang memperpanjang PSBB.

“Sebaiknya, Anies mencari jalan keluar yang rasional untuk menangani covid-19 sekaligus penanganan keberlangsungan ekonomi di DKI Jakarta,” ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, lewat keterangan tertulis.

Gembong mengaku menerima sejumlah keluhan kesulitan ekonomi dari pedagang kaki lima (PKL), warung makan, pengusaha restoran hingga pekerja industri hiburan. Menurut dia, warga yang menggantungkan hidup dari penghasilan harian sulit mencari nafkah selama PSBB.

“Praktis selama empat minggu ini pedagang harian tidak mempunyai pemasukan sama sekali imbas dari diliburkannya perkantoran-perkantoran di Jakarta,” kata dia.

Politikus Partai PDIP itu menyoroti kasus positif covid-19 di DKI Jakarta meningkat selama PSBB jilid II. Rata-rata kasus harian mencapai 1.178 kasus.

Sedangkan, rata-rata kasus harian selama PSBB transisi hanya 1.150 kasus per hari. Meski, hal itu akibat jumlah tes swab polymerase chain reaction (PCR) yang meningkat. Namun peningkatan kapasitas tes tak signifikan.

“Bisa dipastikan bahwa rem darurat yang didengung-dengungkan oleh Anies berhasil tersebut, berbeda dengan fakta di lapangan. Faktanya, masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan perekonomian, kasusnya pun tidak kunjung mengalami penurunan,” ujar Gembong.

Gembong menuturkan pajak restoran pada 2019 menyumbang pemasukan sebesar Rp2,4 triliun ke kas Pemerintah Provinsi (Pmeprov) DKI Jakarta. Jika PSBB jilid II diperpanjang, maka pertumbuhan minusnya akan semakin dalam.

Keputusan tersebut dapat merugikan semua pihak, termasuk DKI Jakarta yang saat ini sedang berjuang menutup defisit anggaran. Sejumlah program seperti rehabilitasi sekolah, perbaikan jalan, dan penanggulangan banjir dapat terganggu imbas dari defisit tersebut.

“Bahkan, mungkin Jakarta tidak punya cukup anggaran untuk merehabilitasi halte-halte TransJakarta yang dibakar dalam aksi demonstrasi beberapa hari yang lalu,” kata Gembong.@LI-13

 

#satgascovid19
#ingatpesanibu
#ingatpesanibupakaimasker
#ingatpesanibujagajarak
#ingatpesanibucucitangan
#pakaimasker
#jagarak
#jagajarakhindarikerumunan
#cucitangan
#cucitanganpakaisabun