LENSAINDONESIA.COM: Sidang lanjutan perkara dugaan pelanggaran hak paten Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) milik PT Katama Suryabumi dengan terdakwa Ir. Ryantori Angka Raharja akan digelar di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Senin (12/10/2020) hari ini.

Dalam sidang pembacaan dakwaan Rabu 30 September 2020 lalu, Ryantori didakwa melanggar Pasal 161 Jo Pasal 160 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Ia terancam hukuman pidana 4 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Dalam dakwaanya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) merasa yakin terjadi pelanggaran hak paten, sebab Ryantori merupakan mantan Direktur Teknik PT Katama Suryabumi.

JPU menyatakan bahwa terdakwa Ir. Ryantori telah membuat, menggunakan, dan menjual konstruksi Jaring Rusuk Beton Pasak Vertikal (JRBPV) yang persis dengan Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) milik PT Katama Suryabumi.

Dalam surat dakwaan, Ryantori juga disebut telah melakukan hal tersebut tanpa izin pemegang paten yaitu PT Katama Suryabumi.

Ir. Ryantori dengan PT Cipta Anugerah Indotama (CAI) miliknya, disebut menggunakan KSLL dengan nama Jaring Rusuk Beton Pasak Vertikal (JRBPV) dengan sedikit memodifikasi dengan menambahkan beberapa rusuk.

Kasus dugaan pelanggaran hak paten KSLL ini menarik perhatian sejumlah kalangan, salah satunya Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah SH.

Rektor Universitas Islam Attahiriyah ini menilai, bahwa dalam kasus ini Ryantori bukan hanya diduga melanggar hak paten, tetapi bisa diduga melakukan penggelapan bila mana pelanggaran itu dilakukan sejak ia menjabat sebagai Direktur Teknik PT Katama Suryabumi. Sebab, kata Gani, saat melakukan pengembangan KSLL itu, Ryantori masih berstatus sebagai pegawai di PT Katama.

“Tapi pengembangan itu dia lakukan tanpa izin perusahaan tempat dia bekerja,” tegas Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Mantan Hakim Agung di Mahkamah Agung ini menambahkan, Ryantori selama ini diduga memalsukan fakta bahwa PT Katama Suryabumi adalah pemegang paten KSLL.

“Seakan-akan JRBPV tidak ada hubungannya dengan KSLL, padahal keduanya itu jadi satu. Ini namanya pembohongan publik,” jelas mantan Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Departemen HAM ini.

Ryantori juga dinilai telah menyalahgunakan wewenang karena telah mengembangkan JRBPV tanpa izin Katama.

“Saat itu dia adalah pegawai PT Katama, tapi tanpa seizin PT Katama, dia sudah mengembangkan JRBPV tanpa izin perusahaan tempat ia bekerja. Itu namanya penyalahgunaaan wewenang,” katanya.

Prof. Gani mengingatkan agar semua pihak mendukung produk anak bangsa sendiri yang terbukti berkualitas.

“Konflik dan polemik seharusnya dihindara. Jika memang ada perusahaan yang mau mengembangkan produk anak negeri yang berkualitas, semua elemen seharusnya mendukungh penuh. Karena ini juga menjadi kebanggan negeri ini,” pungkas tegas pria yang juga aktif mengajar di Universitas Tarumanagara ini.

Lensaindonesia.com belum mendapat konfirmasi dari pihak Ir. Ryantori atas perkara hukum dugaan pelanggaran hak paten KSLL ini.@LI-13