LENSAINDONESIA.COM: Perwakilan Aliansi Rakyat Masalembu (ARM) Menggugat mendatangi kantor Inspektorat Kabupaten Sumenep, Madura untuk menyerahkan bukti-bukti pendukung terkait dugaan pungutan liar (pungli) dana bantuan sosial tunai (ST) di Kecamatan Masalembu.

Jaylani aktivs ARM Menggugat mengatakan, penyerahan bukti pendukung ini merupakan permintaan dari Inspektorat Sumenep.

“Kami diminta datang dengan membawa beberapa bukti pendukung sebagaimana yang diminta oleh inspektorat,” ungkapnya, Senin (12/10/2020).

Menurut Jaylani, data-data tersebut berisi dokumen penerima bansos tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Dengan tidak dicantumkannya NIK, maka disitulah diduga peluang terjadinya manipulasi terhadap data penerima bansos sehingga indikasi kami dimungkinkan praktek pungli dilakukan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Sumenep R.Titik Surya menyampaikan, pihaknya menindaklanjuti dugaan pungli bansos di Masalembu ini setelah menerim surat KPK.

Surat dari KPK tersebut merupakan tindak lanjut dari adanya surat laporan Nomor 700/1787/060.1/2020 yang di terbitkan tanggal 21 September 2020, Perihal Pengaduan masyarakat Aliansi Rakyat Masalembu Menggugat, terkait laporan dugaan ada nya pungli Bansos BST.

“Kami menerima laporan dari KPK untuk ditindak lanjuti kasus tersebut. Menjadi hal penting surat dari KPK di kembangkan apakah benar ada dugaan pungli bantuan sosial tunai di wilayah Kecamatan Masalembu, Makanya ini masih dalam proses dan akan segera dipanggil pihak kepala desa terkait, Apakah benar di Pulau Masalembu ada dugaan pungli bantuan sosial tunai yang dilakukan perangkat desa,” katanya.

Sementara itu, Inspektorat Pembantu V, Jufri, berjanji akan menindak lanjuti, laporan dugaan adanya pungli bantuan sosial tunai tersebut.

Kami sebatas membantu untuk melengkapi dokumen yang di berikan oleh Inspektorat Jawa Timur, agar menindak lanjuti dan di kembangkan kasus dugaan pungli bansos BST yang ada di Pulau Masalembu,”tegas Jufri.

“Terkait pemanggilan terlapor atasnama Jailani terkait dugaan adanya pungli Bansos BST di kecamatan Masalembu terus kami kembangkan, dan nantinya akan dipanggil pihak -pihak terkait yang terlibat bansos tersebut,” tambahnya.@andi