LENSAINDONESIA.COM: Dampak pandemi tidak hanya berpengaruh pada perubahan perilaku, namun juga terdampak pada ekonomi yakni terjadinya inflasi.

Untuk meminimalisir adanya inflasi dan upaya menjamin adanya ketersediaan stok dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok di Kabupaten Jombang, Pemkab Jombang menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Selasa (13/10) kemarin di pendopo (Rumdis Bupati).

Tak hanya itu, Rakor ini sebagai upaya dalam pengambilan kebijakan, guna meningkatkan dampak inflasi, dan juga upaya mengambil langkah yang dibutuhkan guna menghadapi inflasi. Terlebih, adanya pandemi corona yang sangat berdampak sekali pada roda perputaran ekonomi UMKM yang cenderung menurun.

Dalam Rakor TPID tersebut, menghadirkan tiga narasumber diantaranya Nanang Abu Hamid Ap, MSi Kabag Analisis Makro, Ekonomi, Sarana, Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan dari Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur yang menyampaikan materi terkait Pengendalian dan Tantangan dalam Pengendalian Inflasi di Jawa Timur.

Ir Hindar Wibowo MT Kasi Statistik Distribusi BPS Jombang menyampaikan materi tentang Inflasi. Sedangkan Danny Hermawan dari TPID BI – Jatim menyampaikan materi tentang perkembangan inflasi di Jawa Timur.

Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab mengatakan bahwa sejak adanya wabah Corona yang melanda beberapa bulan berperngaruh terhadap sektor industri kecil menengah (IKM) di Jombang yang mengalami penurunan.

“Untuk produk makanan mengalami penurunan omzet sebesar 87,02 persen. Sedangkan pada sektor IKM untuk produk kerajinan, penurunan omzetnya sebesar 89,13 persen,” terang Mundjidah, Rabu (14/10/2020),

Dalam upaya menjaga kestabilan itu, agar perputaran ekonomi di desa terus terjaga, pemerintah telah berupaya fokus melakukan upaya pemulihan kondisi perekonomian.

“Termasuk dengan penggelontoran bantuan tunai dan bantuan sosial ke masyarakat,” tambah Bupati Jombang.

Lebih lanjut Bupati menegaskan bahwa untuk pemulihan ekonomi, salah satu yang dipersiapkan Pemkab Jombang adalah pemberian modal bagi pelaku usaha, umkm dan sektor informal sebesar Rp 1 juta. Yang diberikan supaya usaha yang mengalami kemacetan lebih bisa berkembang (hidup kembali) dan usahanya jalan lagi.

“UMKM memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional setelah terdampak pandemi covid-19. UMKM dapat menjadi garda terdepan dengan penciptaan lapangan kerja, penciptaan kondisi kerja yang layak, inovasi bisnis, adaptasi dan mitigasi dampak negatif ekonomi, sosial dan lingkungan pada operasi bisnis untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tambah Bupati Mundjidah yang juga Ketua TPID Kabupaten Jombang.

Untuk mengendalikan inflasi tersebut, Bupati Jombang mengungkapkan Pemkab Jombang setiap tahun Pemkab Jombang selalu melakukan koordinasi dan antisipasi, baik secara internal oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi, maupun bersama instansi vertikal dan badan usaha di wilayah Kabupaten Jombang untuk bersama-sama.

Sementara Bupati Mundjidah juga mengharapkan adanya komunikasi yang baik dalam menjalankan tugas, tetap terjalin koordinasi dan sinergitas antara TPID Kabupaten, TPID Provinsi, Bank Indonesia, Bulog dan aparat penegak hukum (APH), serta peran masyarakat.

“Sehingga dapat mendukung target inflasi di Kabupaten Jombang,” pungkasnya.

Dalam Rakor TPID yang dipimpin langsung oleh Bupati Jombang tersebut tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mengutamakan gerakan perubahan perilaku (gaya hidup baru) dengan memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan secara berkala.

Rakor TPID diikuti oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD, Kepala BUMD, Camat se-Kabupaten Jombang serta seluruh Pengurus dan anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).@Obi

#satgascovid19
#ingatpesanibu
#ingatpesanibupakaimasker
#ingatpesanibujagajarak
#ingatpesanibucucitangan
#pakaimasker
#jagarak
#jagajarakhindarikerumunan
#cucitangan
#cucitanganpakaisabun