LENSAINDONESIA.COM: Media sosial bakal diblokir Kominfo akibat aksi demo penolakan Omnibus Law.

Kabar tersebut dihembuskan oleh akun Twitter bernama ‘#99’ (@PartaiSocmed) yang mengunggah thread pada 08/10/2020.

Berikut isi narasinya:

“PENGUMUMAN RENCANA PEMBLOKIRAN MEDIA SOSIAL OLEH KEMKOMINFO!
Malam ini sudah ada instruksi untuk para pegawai Security Operation Center (SOC-AIS) Kemkominfo agar standby di lantai 8 untuk melakukan kembali aksi pemblokiran media sosial terkait gejolak politik yg terjadi akibat protes UU Omnibus Law.
Beberapa media sosial yg akan jadi target adalah WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dll. Salah satu gejala yg akan terjadi jika pemblokiran dijalankan adalah sulit untuk upload gambar dan video lewat media sosial”

Menkominfo sebut info hoax

Menurut hasil investigasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) diketahui informasi tersebut berstatus hoaks.

Bahkan, Menkominfo Johnny G Plate sendiri menyatakan tidak ada perintah untuk memblokir sosial media dan memastikan info tersebut hoaks.

Johnny mengatakan, pihaknya hanya melakukan patroli siber. Patroli dilakukan petugas Security Operation Center Automatic Identification System (SOC-AIS).

“Tak ada perintah-perintah blokir-blokir, itu hoax,” ujar Johnny saat kepada detikcom, Kamis (08/10/2020).

Sementara itu, dari Kompas.com membeberkan, telah beredar informasi di media sosial bahwa pada Kamis (08/10/2020), Tim Kominfo memblokir sejumlah media sosial, antara lain WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok.

Johnny pun menjelaskan bahwa pihaknya hanya melakukan patroli siber sebagai bagian dari amanat UU ITE untuk menjaga ruang digital, termasuk medsos agar digunakan dengan baik.

Patroli siber dilakukan untuk mencegah penyebaran hoax, ujaran kebencian, penipuan, hingga disinformasi.

Konten menyesatkan

Hasil penelusuran tersebut menguatkan bahwa info yang disebar oleh akun ‘#99’ (@PartaiSocmed) ini masuk kategori Konten yang Menyesatkan. @Mp,Eld-Licom