LENSAINDONESIA.COM: Demi keselamatan rakyat dari wabah COVID-19, Malang Corruption Watch (MCW) meminta agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda.

Dini, Divisi Riset MCW menyampaikan, sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa wabah pandemi COVID-19 yang telah menyentuh hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia dapat dikendalikan secara signifikan. Apalagi angka orang yang positif COVID-19 dari per hari terus mengalami kenaikan.

Berdasarkan data di laman resmi covid19.go.id, kata dia,  per 14 Oktober 2020 ada 340.622 orang terkonfirmasi. Yang positif/aktif 65.299 orang, 12.027 orang meninggal dan 263.296 sembuh.

Sedangkan Jawa Timur, terang Dini, masih menjadi salah satu daerah yang memiliki peningkatan jumlah kasus terbanyak di Indonesia setelah DKI Jakarta. Jumlah bertambahnya kasus 200-300 lebih per hari dengan persentase tingkat kematian yang cukup tinggi bila dibandingkan daerah lain.

“Sementara itu beberapa daerah di Jawa Timur yang akan menyelenggarakan Pilkada masih terpapar COVID-19. Tentu hal ini harus menjadi keprihatinan kita bersama,” ungkap Dini, Kamis (15/10/2020).

Lantas Dini memberi contoh di Kabupaten Malang. Menurut dia memang telah menjadi zona kuning, namun peningkatan jumlah kasus masih tetap terjadi dengan rata-rata penambahan kasus kurang lebih 10 kasus per hari.

Data Per 13 Oktober total keseluruhan jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Malang sebanyak 973 orang.

Di sisi lain, kata dia, tahapan Pilkada 2020 di 270 daerah masih terus berjalan.

“Aktivitas Pilkada yang terus berjalan itu sangat rawan terjadinya kluster baru, yakni kluster Pilkada 2020,” jelas dia.

Kerawanan terjadi klaster tersebut, kata Dini, bisa dipicu tingginya tingkat interaksi antar penyelenggara, penyelenggara dengan peserta Pilkada. Selain itu, penyelenggara dengan pemilih di masyarakat, peserta Pilkada dengan pemilih saat kampanye dan pada hari pencoblosan.

Makanya, tandas dia, MCW sebagai organisasi masyarakat sipil di daerah meminta agar pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda. Sebab, keselamatan rakyat adalah segalanya dibandingkan dengan kepentingan Pilkada.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Salah satu asas penting dalam konstitusi Negara adalah asas “solus populi suprema lex” bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi,” jelas dia.

Menurut Dini, kondisi yang sangat rawan tersebut sudah sepatutnya menjadi pertimbangan bagi negera untuk menunda Pilkada. Itu sebagai wujud memperjuangkan asas konstitusional rakyat dan mewujudkan Pilkada yang substansial.@aji