LENSAINDONESIA.COM: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 September 2020 mengalami defisit sebesar Rp682,1 triliun atau setara 4,16 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut jauh lebih lebar ketimbang defisit yang terjadi pada periode yang sama 2019 sebesar Rp252,41 triliun atau setara 1,34 persen dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa defisit masih sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 72 Tahun 2020. Dalam peraturan itu, pemerintah menaikkan batas aman menjadi minus 6,34 persen.

“Tolong dilihat saya sampaikan defisit di berbagai negara lain bahkan mencapai di atas belasan dan 20 persen,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Oktober secara virtual, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Disampaikan Sri Mulyani, bahwa peningkatan defisit fiskal yang terjadi hampir di seluruh negara. Pemberian stimulus pada masa pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan pada defisit fiskal serta tingkat utang di banyak negara.

Dia mencontohkan kondisi di Amerika Serikat pada tahun ini defisitnya diproyeksi mencapai -18,7 persen, Kanada mencapai -19,9 persen serta Cina diperkirakan -11,9 persen. Selain itu, sejumlah negara di kawasan Eropa juga mengalami defisit yang cukup dalam seperti Jerman yang diproyeksi mencapai -8,2 persen, Italia -13 persen dan Inggris -16,5 persen.

Dibandingkan negara tetangga, lanjut Sri Mulyani, defisit APBN RI masih tidak sedalam Malaysia yang pada akhir 2020 diperkirakan sebesar -6,5 persen dan Filipina sebesar -8,1 persen.

Adapun, defisit fiskal Indonesia akhir 2020 diperkirakan mencapai -6,3 persen.

“Kalau Indonesia defisit di 4,16 persen dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III diperkirakan terkontraksi antara 2 hingga 0,6 persen, kita berharap Indonesia jauh lebih baik,” jelasnya.

Sementara itu, untuk tingkat utang publik, kata Sri Mulyani, masih dijaga tetap rendah dengan penambahan utang yang minimal.@LI-13