LENSAINDONESIA.COM: Aksi demo Menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Surabaya berjalan damai.

Massa gabungan elemen buruh dan mahasiswa dari Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) Jawa Timur menyampaikan sejumlah tuntutan aksinya secara bergantian di mobil komando di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa (20/10/2020).

Mereka terus menuntut agar Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan dan diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) oleh Presiden Joko Widodo.

Korlap Aksi Udin menegaskan, bahwa pihaknya terus mendengungkan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Dalam UU Ombibus Law disebutkan ada banyak pasal di dalamnya yang merugikan kepentingan buruh. Mulai dari pasal tentang pesangon dikurangi. Apalagi, kata dia, ketika iuran BPJS mengalami defisit, pemerintah menaikkan iuran lagi. Menurutnya tentu hal itu menjadi beban bagi para buruh.

“Kami tetap menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law. Hidup keadilan, hidup rakyat. Aksi kami tertib tidak ricuh. Kami ingin Gubernur Khofifah menyuarakan suara kami rakyat Jawa Timur, tolak UU Cipta Kerja,” seru Udin dihadapan massa.

Ditambahkan, Koordinator GETOL Danis Seniar, ada tiga komponen penting yang justru membuat sengsara rakyat jika UU Cipta Kerja diberlakukan. Pertama sektor ketenagakerjaan, sektor lingkungan san sektor pertanahan.

“Artinya investasi yang krannya dibuka seluas-luasnya itu jangan sampai mengorbankan rakyat, beberapa pasal di cipta kerja soal pesangon lebih rendah dibanding di pasal normatif di UU Ketenagakerjaan. Terkait bank tanah yang disiapkan bagi investor itu akan berpotensi berdampak pada harga tanah yang murah yang hanya akan dibeli oleh para investor. Soal lingkungan, banyak tragedi terkait lingkungan banyak belum terselesaikan,” papar Danis.

Pihaknya menilai dalam penyusunan UU Omnibus Law patut dicurigai karena tata cara penyusunannya tidak sesuai konstitusi. Mulai dari saat penyusunan yang tidak transparan, terburu-buru dan sekarang malah dilakukan revisi-revisi hingga lima kali dan terakhir UU hanya menjadi 812 halaman.

“Ini yang justru membuat resah masyarakat. Karenanya kami meminta Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah yang sebelumnya hanya bersurat kepada Presiden Jokowi untuk menunda, kami minta agar Gubernur Khofifah bersurat untuk membatalkan UU Cipta Kerja Omnibus Law. Dan kami mendesak agar Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu untuk membatalkan Omnibus Law,” tandasnya.

Demo ini tak hanya terjadi di kota pahlawan, aksi serupa juga terjadi di Jakarta, Bandung, Semarang juga Yogyakarta. Ribuan buruh dan mahasiswa turun ke jalan, mereka meminta hal yang sama agar pemerintah segera membatalkan UU Cipta Kerja (Omnibus Law).

Di Surabaya, sebanyk 4.147 petugas gabungan Polri juga TNI ikut diterjunkan dalam pengamanan demo. Belasan mobil tank milik Polri/TNI ikut disiagakan, tak ketinggalan kawat berduri serta pagar berlapis yang digunakan untuk melindungi pagar Gedung Negara Grahadi agar tak dirobohkan lagi oleh massa pendemo. Tak cukup sampai disitu, tampak pula sejumlah anjing pelacak disiapkan, ditambah belasan poster berisikan imbauan agar tidak rusuh saat berdemo.

Polisi juga diterjunkan di tengah-tengah massa, yang menarik puluhan polisi wanita (Polwan) juga dilibatkan untuk menghalau para pendemo agar tidak anarkis.

Sementara, massa elemen buruh dan mahasiswa dari Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) Jawa Timur menyebut akan terus
menggelar aksi menolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law) hingga tanggal 23 Oktober 2020 mendatang. Mereka mengancam akan menurunkan massa yang lebih banyak hingga Presiden Jokowi memenuhi tuntutan, membatalkan UU Omnibus Law.@sarifa