LENSAINDONESIA.COM: Menyikapi adanya rencana program vaksinasi Covid-19 secara nasional dalam waktu tidak lama lagi, Pengurus Besar (PB) IDI (Ikatan Dokter Indonesia) menyampaikan pernyataan terbuka ditujukan kepada Menteri Kesehatan. Pernyataan sikap PB IDI ini, ditegaskan Koordinator Koalisi Advokat, dr Muhammad Luthfie Hakim, SH, MH, sekaligus rekomendasi PB IDI terhadap rencana pemerintah tersebut.

“(PB IDI) mengapresiasi dan mendukung upaya-upaya Pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia. Mengapresiasi dan
menyampaikan terima kasih atas upaya penyediaan vaksin serta pemberian prioritas bagi tenaga medis untuk dapat divaksinasi sesuai
ketentuan yang ada,” ungkap Koordinator Koalisi Advokat atas nama PB IDI itu, dalam keterangan tertulis diterima LensaIndonesia.com, Kamis (22/10/2020).

Dr Muhammad Luthfie juga menegaskan, agar progam vaksinasi ini dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil yang optimal, maka ada lima poin rekomendasi dari PB IDI terhadap program vaksinasi Cofid-19 tersebut.

Rekomendasi pertama, Luthfie menyebutkan, “Perlu diadakan persiapan yang baik dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan serta persiapan terkait pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden agar program vaksinasi ini jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa,” katanya.

Kedua, lanjut Luthfie, “Dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu vaksin yang akan digunakan sudah terbukti efektivitasnya, imunogenitasnya serta keamanannya dengan dibuktikan adanya hasil yang baik melalui uji klinik fase 3 yang sudah dipublikasikan,” tandasnya.

“Dari data yang ada, saat ini uji coba vaksinasi Sinovac di Brazil sudah selesai dilaksanakan pada 9000 relawan . Namun hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah selesai dilakukan vaksinasi pada 15.000 relawan. Kita bisa melihat bahwa unsur kehati-hatian juga dilakukan Negara lain dengan tetap menunggu data lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase 3. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa program vaksinasi adalah sesuatu program penting namun tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa,” imbuh Luthfie.

Ketiga, kata Luthfie, “Dalam situasi pandemi, WHO memperkenankan pembuatan dan penyediaan obat atau vaksin dapat dilakukan melalui
proses Emergency use Authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 oleh lembaga yang mempunyai otorisasi untuk itu. Di Indonesia, lembaga tersebut adalah BPOM,” ungkapnya.

“Dalam melakukan atau menentukan hal ini, PB IDI amat meyakini bahwa BPOM tentu juga akan memperhatikan keamanan, efektivitas dan
imunogenitas suatu vaksin, termasuk bila terpaksa menggunakan skema EUA. Kami yakin bahwa BPOM akan menjaga kemandirian dan
profesionalismenya,” tambahnya.

Keempat, lanjut dia lagi, “Perlu pula mempertimbangakan rekomendasi dari Indonesia n Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO).”

Poin kelima, Luthfie menyebutkan, “Pelaksanaan program vaskinasi memerlukan persiapan yang baik dan komprehensif, termasuk penyusunan pedoman-pedoman terkait vaksinasi oleh perhimpunan profesi, pelatihan petugas vaksin, sosialisasi bagi seluruh masyarakat dan membangun jejaring untuk penanganan efek simpang vaksinasi,” tegasnya.

“Keamanan dan efektifitas adalah yang utama selain juga kita semua ingin agar program ini berjalan lancar. PB IDI berharap agar program vaksinasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat,” pungkasnya. @jrk-LI