LENSAINDONESIA.COM: Viral kabar hoaks bahwa nama Presiden Jokowi di Uni Emirat Arab (UEA) adalah kompensasi alias
ditukar lahan seluas 256 hektar di Kalimantan Timur yang akan dibangun dinasti UEA, mengusik harga diri bangsa dan kabar provokasi bertendensi melecehkan kepala negara sebagai simbol negara.

Koordinator Jaringan Masyarakat Muslim Melayu (JAMMAL), Rofik Al Fikri mempertegas, kabar yang mengutip pernyataan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah itu merupakan kabar hoaks. Karena mengaitkan dengan lahan yang dijadikan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur.

“Lahan seluas 256 hektar tersebut merujuk luas lahan yang akan dijadikan Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia. Berita itu mengutip
pernyataan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah. Pernyataan yang jelas keliru bahkan hoax,” tandas Rofiq dalam siaran persnya dikutip LensaIndonesia.com, Sabtu (24/10/2020).

Rofik mengritisi tajam pernyataan Jatam yang dinilai hoaks dan bernuansa tendesius itu. Dia mengungkap bagaimana dunia memberi penghormatan terhadap tokoh dan bangsa Indonesia.

“Nama Presiden Jokowi yang dijadikan nama sebuah ruas jalan strategis (di antara kantor perwakilan diplomatik negara-negara dunia) di Abu Dhabi (ibu kota UEA) oleh pemerintah UEA adalah bentuk penghargaan atas hubungan baik yang terjalin,” katanya.

Menurut dia, sekadar info bagi yang terus menaruh rasa curiga dan negatif thingking, beberapa tokoh Indonesia sebelum Jokowi juga ada yang dijadikan nama bangunan, tempat, atau ruas jalan di dunia. Misalnya, Masjid Biru Soekarno di Rusia, Monumen Soekarno di Aljazair, Jalan Soekarno di Maroko, Jalah Moh. Hatta di Belanda, Jalan RA Kartini di Belanda, Patung Sudirman di Jepang, dan Megawati Garden di Korea Selatan.

“Apakah penyematan nama-nama itu hasil dari menukar lahan di Indonesia? tentu tidak, itu bentuk penghormatan dan simbol kerjasama kedua negara yang baik. Sampai sini paham?,” tandasnya.

Koordinator JAMMAL juga meminta sebelum membuat pernyataan, sebaiknya memahami perbedaan Investasi dan Penguasaan. Ia menyesalkan
Merah Johan mengatakan, UEA akan menguasai dan membangun dinasti di Kaltim di lahan 256 hektar dan itu dipermudah dengan Omnibus Law.

“Sungguh tidak nyambung dan menggambarkan orang yang tidak mengerti apa yang diucapkannya. Bahkan terlihat ia tidak bisa membedakan antara menguasai dan berinvestasi. Kita semua pasti tahu, bahwa Indonesia akan membangun IKN baru di Kaltim dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan itu sekitar Rp 485,2 triliun,” ungkapnya.

Dari dana sebanyak itu, lanjut Rofik, ada 19,2% (Rp93,5 triliun) berasal dari APBN yang akan digunakan membangun bangunan strategis negara seperti Istana Negara, pangkalan militer, rumah dinas ASN/TNI/Polri.

“Lantas 54,6% anggaran (Rp 265,2 triliun) akan menggunakan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) di mana bangunan
yang dibangun ketika masa investasi sudah selesai (balik modal) tetap akan menjadi milik pemerintah Indonesia bukan badan usaha,”
jelasnya.

Menurutnya, juga Rp 127,3 triliun (26,2% dari total anggaran) akan dibiayai pihak swasta yang hanya akan diperkenankan membangun
Perumahan umum, perguruan tinggi, science technopark, peningkatan bandara, pelabuhan, jalan tol, sarana kesehatan, shopping mall, atau MICE. Mengapa harus ada skema KPBU dan Swasta? Tentu saja agar pembangunan lebih efektif dan tidak membebani keuangan negara
(agar tidak mengurangi hak rakyat).

“Nah, dengan kondisi itu, UEA menjadi salah satu investor (skema KPBU-swasta) untuk membangun IKN. UEA tidak sendiri, ada juga Jepang (softBank) dan IDFC AS yang membentuk Sovereign Wealth Fund (Badan Pengelola Investasi Negara yang dibentuk pemerintah). UEA sendiri akan menggelontorkan sekitar Rp 319,2 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Baru dan infrastruktur di Aceh,” bebernya.

Lantas, Rofik meminta siapa pun memahami fakta kenapa UEA mau mengeluarkan banyak uang untuk Indonesia?

“Pangeran Sheikh Mohammed bin Zayed menekankan Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan hubungan yang
baik dengan UEA sangatlah penting. Dan perlu dicatat, Kerjasama UEA dengan Indonesia pun sifatnya government to government dan
business to business seperti yang telah dijelaskan Menlu RI Retno Marsudi,” ungkap Rofik.

“Jadi, sudah jelas sangat hoax dan sesat jika dikatakan lahan di Kaltim seluas 256 ha ditukar dengan ruas jalan di UEA, tidak ada hubungannya dan tidak nyambung! Tidak usah bikin provokasi terus lah kawan, melihat negaranya maju kok gak seneng sih?,” kritiknya.@jrk-LI