LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya gencar melakukan sosialisasi menjelang Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Kali ini sosialisasi menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur.

Komisioner KPU Surabaya Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
Naafilah Astri Swarist mengatakan, peran media sangat dibutuhkan dalam mensosialisasikan berbagai aturan baru terkait pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi COVID-19.

“Saat ini ada 12 aturan baru dalam pelaksanaan pilkada Desember mendatang. Tentu butuh peran media agar aturan tersebut sampai di masyarakat,” paparnya usai acara Sosialisasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surbaya Tahun 2020 di Kantor PWI Jatim, Jalan Taman Apsari Surabaya, Senin (26/10/2020).

Pihaknya berharap dengan media menyampaikan informasi yang benar terkait Pilkada maka akan mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan hak suaranya saat Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang.

“Harapan kita dengan informasi yang tersampaikan kepada masyarakat yang benar, akan bisa meningkatkan partisipasi publik dalam Pilkada mendatang. KPU Surabaya setidaknya menargetkan partisipasi masyarakat nanti di atas angka 70 persen,” papar Naafilah.

Sementara, Ketua PWI Jatim Ainur Rohim juga mengingatkan, agar media massa tetap bersikap netral dalam Pilkada.

“Media massa harus menjadi imparsial, tidak boleh memihak. Bahasa lugasnya tidak boleh menjadi tim sukses paslon,” tegas Pak Air (sapaan akra Ainur Rohim.

Hal ini juga merujuk pada berbagai aturan yang menempatkan media sebagai bagian atau pilar demokrasi dan tidak boleh berpihak.

Meski demikian, pihaknya mengakui seringkali sulitnya media untuk bersifat adil dalam pemberitaan. Dengan memberikan porsi pemberitaan yang sama, namun media tetap menempatkan berita paslon pada jam berbeda yang bisa jadi menjadi tanda ketidaknetralan media dalam proses Pilkada.

“Kita sering melihat bahwa porsi pemberitaan yang sama, tapi di jam yang berbeda. Paslon yang disukai media bersangkutan beritanya dinaikkan pada prime time. Sementara paslon lainnya di jam non prime time. Ini kan bisa menjadi tanda ketidaknetralan media,” tandas pimpinan beritajatim.com ini.@sarifa