LENSAINDONESIA.COM: Buruh di seluruh wilayah Jawa Timur berencana kembali menggelar aksi demonstrasi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) pada November mendatang.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Nuruddin Hidayat mengatakan, dalam memperingati spirit Hari Pahlawan, buruh akan berunjukrasa pada 10 November 2020.

“Iya, rencana tanggal 2, 9 dan 10 itu instruksi Nasional, cuma kami dari Jawa Timur belum rapat karena baru selesai demo. Mungkin minggu ini baru rapat. Untuk aksi besarnya di tanggal 10 karena bertepatan dengan Hari Pahlawan,” terangnya saat di konfirmasi lensaindonesia.com, Rabu (28/10/2020).

Ia juga mengajak seluruh buruh untuk tetao semangat dalam memperjuangkan hak-haknya yang belum didapatkan.

“Kami menyerukan kepada seluruh buruh, khususnya di Jawa Timur untuk bersatu padu memperjuangkan upah tahun 2021,” imbuhnya.

Ini dilakukan, berdasarkan Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 yang telah dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan menyebut, jika di 2021 tidak ada kenaikan upah minimum. Artinya, setara dengan upah minimum tahun ini.

Menurutnya, pemerintah berdalih penanganan pandemi Covid-19, maka dari itu pemerintah tidak menaikan upah minimun buruh di tahun 2021.

“Pada intinya terkait upah minimun yang sudah ada surat edaran dari menteri, bahwasannya upah minimum di tahun 2021 itu tidak ada kenaikan. Alasannya pandemi, pandemi ini kan bukan hanya pengusaha, tapi yang paling terdampak adalah buruh dan rakyat kecil juga,” tegasnya.

Di lain sisi, dia juga melakukan perbandingan krisis ekonomi di tahun 1998 dengan kondisi ekonomi saat ini. Sebab, pada 1998 meski ekonomi mengalami minus 13 persen, pemerintah saat itu tetap menaikkan upah minimum.

“Kita membandingkan krisis ekonomi tahun 98, itu minus 13% tapi itupun masih ada kenaikan upah. Sekarang baru minus 5% masa gak ada kenaikan upah,” pungkasnya.@wendy