LENSAINDONESIA.COM: Buruh di Jawa Timur yang terdiri dari 16 elemen serikat pekerja, mendesak Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengabaikan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan dengan nomor M/11/HK.04/X/2020. Buruh berharap tetap ada menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun 2021 mendatang.

Juru Bicara Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Jawa Timur, Jazuli, mengatakan, buruh dibuat geram oleh SE karena bukanlah produk hukum yang mengikat.

“Tentang penetapan UMP 2021, pada masa pandemi Covid-19 bukanlah produk hukum yang mengikat. Sehingga tidak harus dilaksanakan Gubernur. Kedudukan SE tersebut juga dibawah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” terangnya saat dikonfirmasi, Sabtu (30/10/2020).

Menurutnya, intervensi pemerintah pusat terkait penetapan UMP melalui SE dari Menteri Ketenagakerjaan ini tidak hanya saat Khofifah menjabat. Gubernur sebelumnya juga mengalami, tetapi tidak digubris Gubernur Soekarwo saat itu.

“Ini tidak hanya terjadi pada saat Gubernur Khofifah saja. Pada saat kepemimpinan Gubernur Soekarwo juga acap kali dilakukan. Namun diabaikan dan tidak ada sanksi saat itu,” tegasnya.

Di lain hal, Jazuli mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang dinilai sebagai bentuk turut serta memperjuangkan hak buruh, karena Ganjar Pranowo mengabaikan SE tersebut.

“Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berani mengabaikan SE Menaker dengan menaikkan UMP Jawa Tengah tahun 2021 sebesar Rp 1.798.979,12 atau sebesar 3,27% dari UMP tahun 2020 sebesar Rp. 1.742.015,22,” terangnya.

Untuk diketahui, desakan kepada Gubernur Jatim dilakukan, karena pada Sabtu (30/10/2020) ini, merupakan batas akhir seluruh Gubernur di Indonesia untuk mengumumkan besaran UMP 2021. @wendy