LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah pusat hingga daerah terus berupaya memutus mata rantai persebaran COVID-19 dengan melakukan berbagai sosialisasi protokol kesehatan agar kesadaran masyarakat sadar akan bahaya virus Corona.

Dalam upaya pemberantasan virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan China ini, tiga pemerintah daerah di Malang Raya yaitu Pemerintah Kota Malang, Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu bersama Forkopimda membentuk Tim Mobile COVID Hunter alias sang pemburu COVID-19.

Tim COVID-19 Hunter ini beranggotakan personel Satpol PP, Polri, TNI, tokoh masyarakat, pemuda dan organisasi masyarakat (ormas).

Awalnya, Wali Kota Malang sutiaji melaunching Tim COVID Hunter yang memakai kendaraan roda dua itu pada 16 September 2020.

Sehari kemudian, secara berturut-turut Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dan Bupati Malang HM Sanusi juga melaunching secara resmi Tim COVID Hunter tersebut.

Tim itu dibentuk atas inisiatif Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa demi mendisiplinkan masyarakat menerapkan protokol (Prokes).

Harapannya agar  penularan wabah COVID-19 bisa segera dicegah. Sebab, tingkat kesadaran masyarakat mematuhi Prokes –terutama memakai masker– masih rendah.

“Sebenarnya kita sudah sangat sering melakukan sosialisasi terkait protokol kesehatan. Tapi masih banyak yang melanggar. Kita sering menemui di jalan yang tak pakai masker. Sejak tim hunter dibentuk tak ada lagi toleransi.  Pelanggar protokol COVID-19 harus diberi sanksi,” tutur Wali Kota Sutiaji, Jumat (30/10/2020).

Untuk di Kota Malang, pelanggar Prokes seperti tak memakai masker disanksi dan membayar denda Rp 100 ribu. Penerapan sanksi ini mengacu pada regulasi sesuai Inpres nomor 6 tahun 2020, Perda nomor 2 tahun 2020 dan Pergub nomor 53 tahun 2020 yang diadopsi Perwal Kota Malang nomor 30 tahun 2020.

Sutiaji menyampaikan, kebijakan penerapan aturan ini dilakukan karena kasus COVID-19 di Kota Malang terus melonjak. Bahkan hingga kini sudah mendekati hampir 2.000 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19.

Karena penularan COVID-19 itu 50 persen bisa dicegah dengan memakai masker. Maka tim hunter tersebut lebih banyak memburu pelanggar Prokes yang tak memakai masker. Hal serupa juga dilakukan Pemkot Batu.

Wali Kota Dewanti Rumpoko membentuk tim hunter itu dengan melibatkan komunitas. Termasuk komunitas pelaku usaha wisata.

Menurut Dewanti, tugas Tim COVID Hunter tidak hanya memburu pelanggar Prokes COVID-19. Namun juga menyerahkan pelanggar pqda jaksa dan hakim untuk disidang di tempat.

 

Untuk itu, tim hunter Kota Apel sering melakukan operasi yustisi yang melibatkan jaksa dan hakim.

“Kita berharap dengan sanksi tegas itu ada efek jera. Sehingga tidak ada lagi warga yang melanggar, keluar rumah tak memakai masker,” harapnya.

Harapan senada juga diungkapkan Pjs  Bupati Malang, Sjaichul Ghulam. Dia mengatakan bila pelanggar Prokes di Kabupaten Malang masih cukup banyak.

Menurut dia, sesuai data, hampir  sekitar 20 ribu pelanggar yang terjaring Operasi Yustisi selama hampir dua bulan. Yakni sejak 1 September hingga Oktober 2020 ini.

Semua pelanggar itu diberi sanksi. Ada yang menjalani sanksi sosial, ada juga yang dikenakan sanksi denda.

Untuk sanksi sosial, pelanggar disuruh menyapu atau membersihkan  fasilitas umum.

Ada yang diminta mengucapkan sila Pancasila dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. “Itu yang tidak pakai masker secara benar,” jelas dia.

Sedangkan yang diketahui tak memakai masker, langsung kena sanksi denda sebesar Rp 20 ribu. Sanksi denda ini memang lebih kecil dibandingkan di Kota Batu dan Kota Malang yang Rp 100 ribu.

Meski begitu, Tim COVID Hunter Pemkab Malang sudah setor ke Kas Daerah sebesar Rp 34.994.000. Semua itu hasil dari penindakan pada pelanggar Prokes yang tidak memakai masker.

Berkat operasi yustisi yang dilakukan tim hunter itu, kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 terus menurun.

Di Kota Malang yang sebelumnya setiap hari sempat mencapai 40-49 orang kini hanya 8-9 orang per hari.

Begitu juga di Kota Batu dan Kabupaten Malang. Jumlah warga yang terkonfirmasi positif terus mengalami penurunan.

Hasil penurunan tersebut berpengaruh terhadap status zona merah untuk Malang Raya. Kini  berubah menjadi oranye. Karena itu, tiga Pemda di Malang Raya semakin mengintensifkan operasi yustisi dengan melibatkan tim hunter. Semoga semakin sukses sehingga pandemi COVID-19 bisa dikendalikan.@aji 

 

#satgascovid19
#ingatpesanibu
#ingatpesanibupakaimasker
#ingatpesanibujagajarak
#ingatpesanibucucitangan
#wajibpakaimasker
#wajibjagajarak
#wajibjagajarakhindarikerumunan
#wajibcucitangan
#wajibcucitangandengansabun