LENSAINDONESIA.COM: Menghadapi pandemi Covid-19 yang berbuah krisis ekonomi, diperlukan keseriusan pemerintah dan jajarannya dalam penanganan masalah tersebut. Terlebih, setelah Presiden Joko Widodo menandatangani UU Cipta Kerja (Omni Bus Law) Nomor : 11 Tahun 2020, di Istana Negara.

“Dalam menghadapi pandemi ini, Presiden Joko Widodo acapkali menginstruksikan kepada segenap pembantunya untuk melakukan langkah langkah ekstra (extra ordinary). Tapi pada kenyataannya, tidak semua sigap dan tanggap atas instruksi Presiden,” ungkap Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan dalam siaran persnya, Selasa (3/11/2020).

“Ketidak tanggapan para pembantu Presiden inilah diantanya yang menyebabkan lambatnya penanganan penuntusan pandemi Covid-19, yang pada akhirnya membuahkan krisis ekonomi,” tandasnya.

Lambatnya kinerja para pembantu Presiden, lanjut Budi Mulyawan, selain berbuah krisis  ekonomi, dapat juga berujung “Gejolak Politik” yang bisa menghantam Joko Widodo sebagai presiden. Dibuktikan pada proses diberlakukan dan ditandatanganinya UU Cipta Kerja oleh Presiden, banyak terjadi demo besar besaran dilakukan segenap elemen masyarakat.

“Hal tersebut sebenarnya dapat diredam, apabila para pembatu Presiden Joko Widodo melaksanakan instruksi dengan baik dan benar,” kritik Ketum Kombatan ini.

Pandemi Covid-19, menurut salah satu pelaku sejarah tragedi Peristiwa 27 Juli 1986 (Kudatuli) –cikal bakal Resformasi ’98– ini, bukan hanya harus ditangani dengan langkah langkah ekstra. Namun, lanjutnya, perlu juga dengan langkah langkah terintregrasi dari semua sektor dan jajaran pemeritahan dari pusat hingga daerah.

“Bila langkah ini tidak dapat dilakukan, bukan hal yangmustahil Pandemi Covid-19 gelombang kedua akan terjadi. Bila hal ini terjadi, sangatlah sulit, untuk membendung “Gejolak Politik” terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo,” saran Budi Mulyawan yang akrab dipanggil Cepi.

Untuk mencegah dan meminimalisasi potensi “Gejolak Politik” tersebut, DPN KOMBATAN (Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara) merekomendasikan beberapa masalah strategis kepada Presiden Joko Widodo sbb:

1. Segera Tata ulang (reshuffle Kabinet Indonesia Maju) segenap pembantu Presiden yang “miskin prestasi”, lalai melaksanakan instruksi Presiden serta tidak dapat mewujudkan Visi dan Misi Presiden Joko Widodo.

2. Merekrut segenap pandukung loyalis (berkompeten) Presiden Joko Widodo yang jelas
rekam jejaknya, dalam Jabatan strategis di pemerintahan, untuk “mengawal” Presiden Joko widodo dalam mewujudkan Visi dan Misi-nya.

3. Dalam rangka menyinergikan UU Cipta Kerja yang telah ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo dengan sektor lainnya, Pemerintah harus segera mereformasi segenap Jajaran Birokrasi (Khususnya pada eselon 1 dan 2) di seluruh Kementerian dan lembaga Negara.

4. Dalam kondisi Pandemi (menuju era Baru/New normal) ini pemerintah sebaiknya
fokus pada masalah mendasar (kebutuhan utama) rakyat, yaitu ; masalah kesehatan,
pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Dengan merampingkan lembaga Negara
(mengefektifkan/melebur) beberapa lembaga negara yang “se-nafas”, baik di sektor
Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan menjadi lembaga yang lebih efektif dan
efesien, Lembaga yang tidak efektif/efesien (“se nafas”) tersebut dilebur dalam tiga
(3) lembaga baru, yaitu;
– Badan Kesehatan Nasional
– Badan Pendidikan Nasional
– Badan Kesejahteraan Nasional

Sebagai pelaksana teknis yang memiliki otoritas dari kebijakan/policy dan perencanaan yang
dibuat serta ditentukan Kementerian terkait. Kementerian terkait tersebut, berfungsi sebagai perencana, pembuat kebijakan dan pengawas semata. Hal tersebut penting segera diwujudkan, selain efektivitas lembaga, juga cek and balance dapat otomatis terjadi, sehingga  pengawasannya akan lebih mudah.

“Pemerintah telah menyiapkan anggaran yang sangat besar, dalam penanganan Pandemi Covid 19 ini, namun akan sia sia bila cara penanganan akar masalahnya tidak tepat, terlebih masih sangat dirasakan bahwa sebagian besar pembantu Presiden belum satu perasaan dengan presiden-nya. Padahal, Presiden acapkali mengingatkan kita dalam situasi Krisis dan butuh penghematan serta efektifitas anggaran,” ungkap Budi Mulyawan.

DPN Kombatan mengritisi hal tersebut, menurut Budi Mulyawan, tampak kasat mata dibeberapa kementerian seolah tidak peduli kondisi bangsa yang sedang dilanda wabah. Padahal dalam waktu dekat, pemerintah membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk membeli dan memproduksi anti virus yang tidak sedikit, sebagai jurus pamungkas penanganan Pandemi tersebut.

“Menghadapi persoalan bangsa yang sedang dilanda wabah ini, dibutuhkan kearifan kita semua dan kepemimpinan nasional yang kuat untuk mencegah Gejolak Politik yang dapat merongrong/ mengancam Pemerintahan Presiden Joko Widodo,” tandas Ketum Kombatan ini.

DPN Kombatan mengganggap perlu mengingatkan keras, menurut Budi Mulyawan, karena
DPN KOMBATAN sebagai Ormas berbasis Nasionalis memiliki andil tidaksedikit dalam pemenangan Presiden Jokowi saat Pilpres 2019.

“DPN Kombatan merasa terpanggil untuk urun rembuk pemikiran dan gerakan dalam penuntasan pandemi Covid-19 dan Resesi Ekonomi yang berpotensi terjadi Gejolak Politik, yang mungkin masih bisa kita hindari dari Bumi Nusantara tercinta ini,” pungkasnya. @redut