LENSAINDONESIA.COM: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo turut mamantau persiapan pemerintah daerah dalam upaya kesiapsiagaan erupsi Gunung Merapi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Jawa Tengah.

Doni juga menyikapi proses evakuasi warga di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Sleman. Menurunya, proses evakuasi dan penempatan warga di posko pengungsian harus memperharikan protokol kesehatan sebab saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19.

“Bila tempat pengungsian belum layak agar koordinasikan dengan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB dan BPBD sehingga bisa tetap terjaga protokol kesehatan,” kata Doni, dikutip dari Antara, Sabtu (7/11/2020).

Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 ini juga menambahkan, apabila tempat pengungsian Merapi berisiko, upaya yang dapat dilakukan misalnya memisahkan dengan aman kelompok rentan, seperti lanjut usia, warga dengan komorbid, anak-anak, balita dengan orang dewasa

Diketahui, ratusan warga di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai dievakuasi untuk mengatisipasi erupsi Gunung Merapi.

Evakuasi ini dilakukan setelah Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta yang menaikkan status Gunung Merapi dari waspada menjadi siaga.

Tercatat sebanyak 133 warga telah dievakuasi pada Sabtu 7 Nopember 2020) pukul 15.00 WIB kemarin.

Warga yang dievakuasi tersebut berasal dari kelompok rentan Kalitengah Lor. Mereka kini telah diungsikan ke barak Glagaharjo.

Petugas dari TNI, BPBD dan Kepolisian menjemput warga dari balai desa Glagaharjo ke rumah warga di Kalitengah Lor.

Pendukung pengungsian seperti dapur umum sudah disiapkan. Tempat beribadah juga sudah didirikan untuk warga.

BNPB terus memantau dan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang wilayahnya berpotensi terdampak erupsi Gunung Merapi.

BNPB mengidentifikasi wilayah administrasi di tingkat kabupaten yang telah menetapkan status keadaan darurat dalam menyikapi potensi erupsi gunung yang berbatasan di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kabupaten Sleman di DIY juga telah menetapkan status tanggap darurat, yang berlaku sampai dengan 30 November 2020.

Sedangkan tiga wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah sedang mempersiapkan surat keputusan penetapan status, seperti Kabupaten Boyolali, Magelang dan Klaten.

Meskipun secara administrasi status keadaan darurat sedang dalam proses, pemerintah daerah telah melakukan kewaspadaan dalam mengantisipasi erupsi Merapi.

Berdasarkan data-data aktivitas vulkanik selama ini, BTTKG mengeluarkan status dari level II atau waspada menjadi level III atau Siaga. Kenaikan status mendorong BPTTKG mengeluarkan beberapa rekomendasi.

BPPTKG melakukan pemetaan sektoral terkait prakiraan daerah bahaya meliputi 12 desa yang tersebar di DIY dan Provinsi Jawa Tengah.

Wilayah administrasi desa yang masuk di dalam prakiraan daerah bahaya di DIY yaitu Glagaharjo, Kepuharjo dan Umbulharjo yang berada di Kecamatan Cangkringan, Sleman.

Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah, tiga kabupaten teridentifikasi memiliki wilayah-wilayah desa yang masuk dalam prakiraan daerah bahaya, yaitu Magelang, Boyolali dan Klaten.

Wilayah di tingkat desa dan kecamatan yang masuk dalam tiga kabupaten tersebut diantaranya, Ngargomulyo, Krinjing dan Paten di Dukun, Magelang, Tlogolele, Klakah dan Jrakah di Selo, Boyolali dan Tegal Mulyo, Sidorejo dan Balerante di Kemalang, Klaten.@LI-13

 

#satgascovid19
#ingatpesanibu
#ingatpesanibupakaimasker
#ingatpesanibujagajarak
#ingatpesanibucucitangan
#pakaimasker
#jagajarak
#jagajarakhindarikerumunan
#cucitangan
#cucitangandengansabun