LENSAINDONESIA.COM: Tiga ibu-ibu yang didukung sejumlah lembaga sosial yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, Kamis (17/11/2020), melayangkan surat permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk kembali meninjau Undang-undang nomor 35 tahun 2009 terkait Narkotika.

Kuasa Hukum Pemohon Judicial Review, Ma’ruf Bajammal mengatakan, undang-undang Narkotika tersebut dinilai menghambat pelayanan kesehatan.

Menurutnya, kandungan dari tanaman ganja dan turunannya dapat dijadikan sebagai obat untuk jenis penyakit yang bersinggungan dengan kontraksi otot dan sebagainya.

“Kami bersama-sama menempuh jalur konstitusional yang telah dijamin, untuk memperjuangkan hak atas pelayanan kesehatan, yang telah direnggut oleh hadirnya Undang-undang nomor 35 tahun 2009,” terangnya melalui zoom meet.

Sementara salah satu ibu yang mengajukan Uji Materiil atau Judicial Review, Dwi Pertiwi mengaku punya anak MS yang mengidap penyakit Cerebral Palsy (lumpuh otak). Menurutnya, kandungan Cannabinoid dari tanaman ganja dapat meredakan gejala kejang yang diderita anaknya.

Pengobatan untuk buah hatinya pernah dilakukan ke Australia pada 2016 lalu. Negara itu telah melegalkan ganja untuk pengobatan.

“Dengan pengobatan saat ini anak saya masih kejang-kejang. Dia baru berhenti kejang ketika mengkonsumsi CBD Oil. Jadi waktu saya balik dari Australia itu mengapa pengobatan ini kok dilarang? Sedangkan itu hak saya, untuk mengusahakan kesehatan anak saya,” paparnya sambil menangis sedih.

Maka dari itu, pemohon meminta kepada MK supaya mencabut Pasal 8 ayat 1 dan menyatakan pelarangan penggunaan Narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan bertentangan dengan Konstitusi.

Perlu diketahui, World Health Organization (WHO) telah mengakui beberapa manfaat zat-zat yang terkandung dalam Cannabis itu cukup ampuh untuk pengobatan.

Bahkan, saat ini ada 40 negara yang telah melegalkan tanaman ganja untuk pengobatan medis, diantaranya Brasil, Italy, Canada, Thailand dan beberapa lainnya.

Untuk mengawal proses Judicial Review, ketiga ibu itu didampingi lembaga sosial Perkumpulan Rumah Cemara, Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Lingkar Ganja Nusantara (LGN) dan Yakeba.@wendy