LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan proses pengadaan barang/jasa (PBJ) yang tersistem, akuntabel dan transparan. Untuk mewujudkan hal itu, perlu didukung oleh kecanggihan teknologi. Seperti aplikasi Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan dengan aplikasi ini diharapkan dapat menutup celah praktek korupsi, melalui pendekatan teknologi informasi. Pola praktik tersebut menjadi bagian besar dalam hal pengadaan barang/jasa.

“Kita akan berusaha secara maksimalkan transformasi digital serta profesionalisme SDM dapat menekan pola praktik kolusi yang potensial di dalam hal pengadaan barang/jasa dapat diminimalisir,” katanya usai me-launching tiga aplikasi ini di Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (19/11/2020).

Menurutnya, proses transformasi digital harus dilakukan karena di masing masing OPD telah memiliki aplikasi. Maka, kebutuhan saat ini sinergitas, konektivitas yang harus diutamakan yakni big data. Sehingga nantinya dari satu sumber dapat mengakses banyak informasi.

“Transformasi digital yang dilakukan harus berseiring dengan keberadaan SDM yang unggul dan profesional. Jatim Bejo ini merupakan sebuah proses transformasi digital yang harus bisa dimaksimalkan dalam seluruh format proses pengadaan barang/jasa,” paparnya.

Gubernur juga menegaskan adanya pesan dari Presiden RI Jokowi yang disampaikan pada penghargan LKPP pada beberapa waktu lalu. Ada tiga pesan yang menjadi catatan peserta Rakornas PBJP yaitu transformasi digital, profesionalisme SDM.
Serta pengadaan barang/jasa Rp 2,5 M ke bawah dimaksimalkan untuk menyerap produk usaha mikro sedangkan untuk pengadaan barang/jasa di atas Rp 2,5 M diwajibkan untuk mampu menyerap produk usaha kecil dan menengah.

“Maka pesan dari Pak Presiden ini harus segera di konsolidasikan antar OPD di lingkungan Pemprov Jatim agar produk UKM dan UMKM bisa terserap dengan baik. Ini yang harus ditindaklanjuti konsolidasi ditingkat bawah,” cetusnya.

Pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah.

“Pemprov Jatim berkewajiban untuk menjamin bahwa pengadaan barang/jasa akan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang besar (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri,” imbuh mantan Mensos ini.

Asisten Perekonomian Setdaprov Jatim Jumadi menambahkan launching pemanfaatan E-Marketplace dalam bentuk toko daring ini khusus untuk pengadaan barang/jasa Pemprov Jatim belanja online (Jatim Bejo) merupakan upaya dalam rangka perubahan budaya kerja menuju proses digitaliasi pengadaan barang/jasa.

Utamanya, sebagai upaya peningkatan peran serta pelaku UMK dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa melalui optimalisasi pemanfaatan E-Marketplace dalam bentuk toko daring adalah internalisasi yang terintegrasi melalui Jatim Bejo.

Ditambahkan, upaya lainnya sebagai manajemen ASN secara terpadu, dan pelayanan kepada masyarakat pesisir berbasis teknologi informasi. Sekaligus, memberikan stimulus kestabilan ekonomi daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa, peningkatan peran pelaku usaha mikro dan kecil.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mendukung pemanfaatan E-Marketplace pengadaan barang/jasa melalui toko daring Jatim Bejo sebagai bentuk digital pertanggungjawaban.

“Sistem ini bagus dan harus ditangan tangan orang yang memiliki hati yang bagus. Kami berharap ada sistem evaluasi secara berjenjang berbasis data,” katanya.

Pihaknya menilai Jatim Bejo ini akan memudahkan proses pertanggungjawaban pengadaan barang jasa karena setiap tindak lanjutnya terekam oleh data yang ada. Maka, setiap pejabat yang akan melakukan belanja di pengadaan barang/jasa harus bisa lebih berhati hati.

“KPK sangat mengapresiasi langkah dari Jatim. Sebanyak 22 persen kasus di KPK tingkat korupsi berasal dari proses pengadaan barang/jasa. Sementara sisanya sebesar 77 persen kasus suap,” ungkapnya.

Pihaknya berharap Jatim Bejo ini akan memberikan muatan belanja harus turut menumbuhkan ekonomi di daerah dengan mengutamakan pengadaan di sektor UKM maupun UMKM.

Selain Jatim Bejo, Pemprov Jatim juga melaunching Sistem Informasi Manajemen ASN Terpadu (Si Master) dan Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat Pesisir (Si Layar).@sarifa