LENSAINDONESIA.COM: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan agar Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) ikut bersinergi dengan program Pemprov Jawa Timur dalam pengentasan kemiskinan. Ini diperlukan agar angka kemiskinan di Jawa Timur terus bisa ditekan lebih cepat.

Khofifah yang juga mantan Menteri Sosial ini menargetkan Jatim bisa menjadi role model program social protection di Indonesia. Karena itu pihaknya sudah menyiapkan dan melaksanakan program Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan) yang nantinya bisa terkoneksi atau nyekrup dengan PKH.

“Jadi keluarga penerima manfaat PKH yang sudah siap mandiri nanti kita beri bantuan hibah sebesar Rp 2,5 juta sebagai entry point masuk usaha mikro. Tahun depan program Jatim Puspa ini masih akan berlanjut. Tentu yang bisa mendeteksi KPM PKH mana yang sudah siap dan belum siap mandiri adalah teman-teman TKSK,” jelas Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Koordinasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 di Novotel Hotel Surabaya.

Menurutnya acara ini sangat penting karena nantinya bisa mempertemukan dan memberikan pesan penting kepada TKSK yang perlu dilakukan agar bisa bersinergi dengan program Pemprov Jatim dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jatim.

Selain Jatim Puspa, lanjut Khofifah, juga ada program Lumbung Pangan Jatim bisa nyambung dengan BUMDes maupun e-Warung sehingga bisa memutus mata rantai distribusi bahan kebutuhan pangan untuk peningkatan gizi masyarakat.

“Program ini sudah kita ujicobakan di lima daerah. Namun pihaknya saat ini tengah menginisiasi legal opinion ke Kejaksaan karena harga di lumbung pangan memang lebih murah karena ada subsidi sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaan uang APBD untuk program tersebut,” jelas orang nomor satu di Jatim ini.

Untuk pelaksanaan program Lumbung Pangan bisa nyambung dengan BUMDes di seluruh Jatim, pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan PT POS di 38 kabupaten/kota untuk sistem distribusi.

“Nantinya kita harapkan minimal pembelian Rp 100 ribu bisa free ongkir, jika dibawah itu bisa gabung dengan orang lain atau lewat BUMDes,” imbuh Khofifah.

Ditambahkan Kepala Dinsos Jatim M Alwi menjelaskan tujuan dan hasil yang diharapkan dari rapat koordinasi yakni terjadinya pemahanan dan kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jatim.

Ia mengakui angka kemiskinan di Jatim akibat adanya pandemi COVID-19 bertambah, dari semula 10 daerah yang angka kemiskinannya tertinggi di Jattim akan menjadi prioritas program menekan angka kemiskinan dan mempersempit disparitas kesenjangan sosial di wilayah Jatim.

“10 daerah termiskin di Jatim itu sudah ditangani melalui program PKH Plus. Tahun depan dari 10 itu akan kita kembangkan menjadi 15 daerah. Makanya kita persiapkan program-program sinergi dari Pemprov Jatim seperti Jatim Puspa dan lumbung pangan agar keberhasilan pengentasan kemiskinan semakin tinggi,” pungkas Alwi.@sarifa