LENSAINDONESIA.COM: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengatakan, pada semester genap di Tahun Ajaran Baru 2020/2021, sekolah atau pembelajaran tatap muka diperbolehkan kembali dibuka tanpa berdasarkan zona pada masa pandemi.

Sekolah boleh kembali dibuka, namun dengan memenuhi syarat tertentu. Untuk itu, Menteri Nadiem pun meminta agar sekolah mulai mempersiapkan diri dari sakarang hingga akhir tahun untuk pergantian model pembelajaran.

“Jadinya bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang kalau siap melakukan tatap muka, kalau ingin melakukan tatap muka, harus segera meningkatkan kesiapannya untuk melaksanakan ini dari sekarang sampai akhir tahun,” ujar Nadiem pada Jumat (20/11/2020) lewat akun YouTube Kemendikbud RI.

Kebijakan tersebut diambil merupakan hasil dari Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19.

Lebih jauh Mendikbud ini menjelaskan, bahwa pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, namun tidak diwajibkan. Keputusan ini dibuat, kata Nadiem, untuk disesuaikan kembali dengan kebutuhan serta kondisi daerah masing-masing.

“Banyak sekali teman-teman kita, daerah-daerah kita, desa-desa kita yang sangat sulit melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Jadi mohon itu menjadi konsiderasi juga,” terang Nadiem.

Menteri Nadiem menyampaikan, bahwa keputusan pembukaan sekolah akan diberikan kepada tiga pihak, yakni pemerintah daerah, kantor wilayah (kanwil) dan orang tua melalui komite sekolah.

“Pemberian izin bisa dilakukan secara serentak atau bertahap tergantung pada kesiapan daerah tergantung diskresi kepala daerah. Berdasarkan evaluasi kepala daerahnya. Dan juga diikuti kesiapan sekolah masing-masing dalam memenuhi checklist untuk kegiatan belajar tatap muka,” jelas Nadiem.

Selain itu, orang tua masing-masing siswa dibebaskan dalam menentukan apakah anak-anaknya diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka atau tidak. Meski, sekolah dan daerah tertentu telah memutuskan untuk membuka kembali kegiatan belajar tatap muka.

“Perbedaan besar ini dari SKB sebelumnya adalah peta zonasi risiko dari Satgas COVID tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka, tapi Pemda yang akan menentukan sehingga mereka bisa memilah daerah-daerah dengan cara yang lebih granular, lebih mendetail,” tegas Nadiem.

“Pembelajaran tatap muka diperbolehkan, bukan diwajibkan,” jelasnya.

Sebelumnya, pada bulan Agustus 2020, Menteri Nadiem hanya mengizinkan sekolah diperbolehkan buka (pembelajaran tatap muka) hanya di zona hijau dan kuning. Tercatat, setidaknya terdapat 43 persen siswa yang berada di area tersebut.@licom