LENSAINDONESIA.COM: Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Andri Arianto menilai, Bawaslu harus menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk kampanye pasangan calon wali kota dan calon wali kota nomor urut 2, Machfud Arifin-Mujiaman.

Menurut Andri Arianto kasus ini harus dicari tahu kebenarannya.

“Bawaslu dalam kasus ini harus menindaklanjutinya dengan serius. Tentunya masih tetap dengan azas praduga tak bersalah, namun wajib diseriusi untuk kemajuan demokrasi. Bantuan BNPB yang seharusnya murni bantuan korban COVID-19 tapi ditunggangi kepentingan politik, ini memprihatinkan bila benar-benar terjadi,” ujar pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Andri Arianto, Jumat (20/11/2020).

Diberitkan sebelumnya, Albert Kurniawan seorang warga melaporkan ke Bawaslu Surabaya tentang dugaan penyalahgunaan bantuan BNPB untuk kampanye pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut 2, Machfud Arifin-Mujiaman.

Albert melapor setelah dirinya mengetahui percakapan dan foto-foto di beberapa grup WhatsApp terkait dugaan penyalahgunaan bantuan tersebut.

Berdasarkan bukti dua foto yang beredar di grup WhatsApp. Foto pertama, berisi satu truk besar yang mengangkut paket bantuan BNPB. Bak truk tersebut penuh dengan paket bantuan yang dikemas dalam tas warna putih dengan logo dan tulisan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta tulisan “Bantuan Dana Siap Pakai BNPB”.

Sedangkan foto kedua, terdapat tiga orang memakai kaus kampanye Machfud Arifin dan Mujiaman tengah membawa paket bantuan tersebut sembari mengacungkan salam dua jari yang merujuk pada nomor urut Machfud-Mujiaman di Pilkada Surabaya.

”Saya merasa resah dengan adanya info, berita, dan foto bahwa ada paket bantuan dari BNPB diduga digunakan untuk kampanye calon tertentu di Pilkada Surabaya. Rakyat berharap Bawaslu bisa membuka secara benderang tentang masalah ini,” ujar Albert usai melapor, pada Kamis (19/11/2020).

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Lucy Kurniasari langsung merespon adanya laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya terkait dugaan adanya paket bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diduga disalahgunakan untuk kampanye pasangan calon wali kota dan calon wali kota nomor urut 2 Machfud Arifin-Mujiaman.

Diketahui, Partai Demokrat merupakan salah satu parpol pengusung paslon Machfud Arifin-Mujiaman di Pilkada Surabaya 2020 ini.

Lucy yang juga menjabat sebagai Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya mengakui bahwa dirinya yang menyalurkan bantuan tersebut kepada warga Surabaya.

Bantuan yang disalurkan tersebut berupa 10 ribu paket berupa Bahan Pangan Tambahan (BPT) dari BNPB untuk warga terdampak pandemi COVID-19 di Surabaya dan bantuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupa 20 ribu paket BPT untuk peningkatan daya tahan tubuh bagi tenaga medis dan non medis.

”Saya sebagai Anggota DPR RI menyalurkan bantuan tersebut kepada warga Surabaya yang benar-benar terdampak. Bantuan juga diberikan kepada warga yang benar-benar tidak mampu. Tujuannya agar beban berat terdampak COVID-19 dapat berkurang,” ujar Lucy, Kamis(19/11/2020).

Lucy mengungkapkan, dalam menyalurkan bantuan tersebut dirinya melibatkan relawan dan kader Partai Demokrat yang tersebar di 31 kecamatan.

“Karena dalam jumlah yang banyak, saya membagikan paket tersebut melalui relawan dan kader partai yang tersebar di 31 kecamatan. Para relawan dan kader baru diberi bantuan paket itu setelah menunjukkan data warga yang terdampak COVID-19. Jadi, pembagian paket BPT dan sembako semata bersifat sosial. Siapa saja warga Surabaya yang memenuhi kriteria terdampak COVID-19 diberi bantuan paket tersebut,” kata mantan calon wakil wali kota Surabaya di Pilkada 2015 itu.@LI-13