LENSAINDONESIA.COM: Indonesia Police Watch (IPW) berharap pembersihan baliho Rizieq Sihab oleh jajaran TNI terus dilakukan hingga ketempat pelosok seluruh Indonesia.

Operasi pembersihan Baliho Rizieq Sihab oleh TNI ini dinilai sebagai langkah awal dalam memberantas gerakan-gerakan intoleransi atas nama agama di Indonesia hingga ke akar akarnya.

Koordinartor Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangannya menyatakan, pihaknya melihat ada dua alasan strategis kebangsaan, kenapa TNI harus bergerak membersihkan semua baliho Rizieq di seluruh wilayah Indonesia.

“Pertama, saat masih berada di Arab Saudi, Rizieq mengajak secara profokatif akan memimpin revolusi seperti di Iran, begitu tiba di Indonesia. Kedua, Rizieq juga mengajak “pemegalan kepala”. Dua pernyataannya yang sangat profokatif itu sangat rawan menjadi benturan dan memecah belah bangsa Indonesia sebagai NKRI. Ucapan Rizieq itu seakan membuat kelompok intoleran merasa di atas angin dan merasa tak tersentuh oleh hukum di negeri ini,” terang Neta S Pane dalam siaran pers yang diterima lensaindonesia.com, Minggu (22/11/2020).

Kedua, Rizieq dan pengikutnya sudah semau gue (apa kata saya) terhadap bangsa ini, dengan cara memasang baliho dimana mana tanpa ijin. Bahkan polisi dan satpol PP tidak berani menindaknya.” tambahnya.

IPW menilai tindakan Rizieq Sihab sangat berlebihan dan arogan. Bahkan, tidak menghargai para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan Bangsa ini dari tangan penjajah.

“Ini sangat ironis, seorang Soekarno yang memerdekakan bangsa ini saja tidak searogan Rizieq, dgn menebar baliho tanpa ijin dimana mana, di seluruh negeri,” paparnya lebih lanjut.

Neta S Pane menegaskan, ketika tak seorang pun aparatur pemerintah berani bersikap untuk mencabuti baliho itu, tentu sangat wajar TNI bergerak menca. Sebab negeri ini bukan hanya milik

“Rizieq semata tapi milik segenap rakyat. Jadi jgn biarkan Rizieq semena mena terhadap bangsa ini, karena dia bukan siapa siapa dan bukan pendiri negeri ini.” ungkapnya lebih lanjut.

IPW juga menyatakan, bahwa tugas TNI dibidang pertahanan saat ini sudah sesuai tugas dan fungsinya, yang tentu bisa saja melakukan pengendalian di wilayah sipil, apalagi jika aparatur sipil, seperti satpol PP dan polri tidak bergerak mengendalikan situasi. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di luar operasi perang yang disebut OMSP (operasi militer selain perang), TNI bisa bergerak mengendalikan situasi demi keutuhan NKRI.

“Apalagi, keberadaan spanduk atau baliho Rizieq itu tidak hanya melanggar peraturan daerah (perda) karena tidak memiliki izin pemasangan, tapi juga dibarengi sikap propokatif mengancam keutuhan NKRI. Sikap Rizieq dan baliho yang terpasang itu bisa menimbulkan perpecahan masyarakat Indonesia, sehingga wajar ditertibkan TNI,” tegas Neta S Pane.

IPW menilai, apa yg diperintahkan Pangdam Jaya itu merupakan kerangka penegakan hukum, terutama di saat aparatur hukum tidak bergerak mengendalikannya. IPW melihat, sudah lebih dari setahun baliho baliho ilegal itu bebas berdiri tanpa ada yg berani menyentuhnya. Satpol PP dan Polri hanya membiarkannya. Jadi apa yg dilakukan TNI itu harus dilihat sbg upaya bahwa negara tidak boleh kalah oleh siapa pun yang melanggar hukum, terutama Rizieq dan FPI nya.

“Indonesia adalah negara hukum, semua pihak harus taat kepada hukum. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan paling benar sendiri dan semau gue di negeri ini. Padahal tujuannya untuk memprovokasi dan memecahbelah NKRI. Sebab itu IPW mendesak TNI agar terus melakukan operasi untuk menurunkan semua baliho Rizieq di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi baliho yang mengajak revolusi dan “memenggal kepala bagi penghina Islam dan ulama”, TNI harus menangkap pemasangnya dan menyerahkannya kepada Polri,” pungkasnya

IPW mengingatkan Rizieq dan FPI, jika memang ingin berkuasa di negeri ini. FPI hendaknya dijadikan partai dan ikut Pemilu 2024. Jika menang dalam pemilu dan pilpres 2024, Rizieq tentunya bisa menjadi Presiden. Jadi tidak perlu memprovokasi dan memecahbela umat dan NKRI untuk meraih kekuasaan.@rofik