LENSAINDONESIA.COM: Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021 di Jawa Timur telah ditetapkan Gubernur Jawa Timur Khofifab Indar Parawansa lewat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021 tertanggal 21 November 2020.

Dalam Keputusan itu ada 11 kabupaten/kota di Jatim yang tidak mengalami kenaikan UMK pada tahun 2021. Seperti Kabupaten Jombang, Tuban, Jember, Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso, Bangkalan, Kabupaten Nganjuk, Sumenep, Sampang dan Kota Madiun.

Sisanya sebanyak 27 kabupaten/kota laiinya mengalami kenaikan, namun bervariasi mulai dari Rp 25 ribu hingga Rp 100 ribu.

Ada sejumlah pertimbangan yang dijadikan dasar Gubernur Khofifah dalam menetapkan UMK 2021, yaitu karena adanya pendemi COVID-19, peningkatan kesejahteraan dan rekomendasi bupati/wali kota.

Hal itu mendapat respon dari buruh di Jatim. Wakil Ketua DPW FSPMI Jatim Nuruddin Hidayat menuding
Gubernur Khofifah dalam melakukan penetapan UMK 2021 tidak jelas parameternya dan terkesan asal-asalan. Gubernur gagal menyejahterakan rakyat dengan membuat Keputusan Gubernur tentang UMK tahun 2021 secara asal-asalan layaknya main dadu.

“Jika karena adanya pandemi COVID-19, apakah kenaikan tertinggi sebesar Rp 100 ribu dapat meningkatkan kesejahteraan buruh dalam situasi pandemi seperti saat ini?lebih-lebih untuk daerah yang naiknya dibawah Rp 100 ribu dan bahkan tidak ada kenaikan. Pada prinsipnya kami memahami bahwa pandemi Covid-19 ini semua terdampak, baik pengusaha maupun pekerja. Kalau pengusaha mungkin dampaknya hanya pada menurunnya omset/keuntungan, tetapi dampak pandemi COVID-19 bagi buruh menyebabkan menurunnya daya beli dan membengkaknya pengeluaran,” cetusnya pada LICOM, Senin (23/11/2020).

Nuruddin juga menyebut keputusan gubernur ini juga tidak sesuai rekomendasi bupati/wali kota. “Semisal rekomendasi Bupati Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Malang, Kota Surabaya dan lainnya. bupati/wali kota merekomendasikan kenaikan UMK 2021 lebih besar dari yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur,” cetus dia.

Pihaknya menilai keputusan Gubernur Jatim tentang UMK Tahun 2021 ini pun juga tidak mencerminkan ‘political will’ seorang Gubernur untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh Jatim.

“Faktanya masih terdapat kabupaten/kota yang tidak mengalami kenaikan UMK pada tahun 2021. Apakah daerah-daearah tersebut dapat dikatakan pendapatannya sudah layak untuk kesejahteraan pekerja/buruh?” protesnya.

Untuk nilai UMK terendah di Jatim pada tahun 2021 ada di Kabupaten Sampang sebesar Rp 1.913.321 besaran UMK tahun 2021 tersebut sama dengan UMK tahun 2020.

“Berdasarkan fakta-fakta tersebut, tentu Buruh Jawa Timur merasa kecewa dengan penetapan UMK tahun 2021. Gubernur sama sekali tidak mengakomodir aspirasi buruh yang tergabung ke dalam Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Jawa Timur yang disampaikan pada saat aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Jawa Timur pada Kamis, 19 November 2020 lalu. Gubernur juga tidak peka terhadap kondisi sosial ekonomi pekerja/buruh disaat pandemi seperti saat ini,” tandasnya.

Atas protes terhadap kenaikan UMK 2021 tersebut, buruh Jatim bakal turun lagi ke jalan melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk kekecewaan terhadap keputusan Gubernur Jatim Khofifah bIndar Parawansa tentang UMK Tahun 2021.

“Kami juga mempertimbangkan melakukan gugatan hukum terhadap SK Gubernur Jatim tentang UMK Tahun 2021 di Jatim,” tutup Nuruddin.@sarifa