LENSAINDONESIA.COM: Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Artono menggelar reses di Dapil Jawa Timur V (Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember). Reses III Tahun 2020 dilaksanakan pada 8-15 November 2020.

Artono berpesan kepada konstituennya agar terus mengikuti pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan (Prokes) COVID-19. Sebab hingga saat ini di Indonesia, khususnya Jawa Timur masih dinyatakan pandemi COVID-19, sebelum adanya vaksin untuk mengatasi virus tersebut.

“Corona atau COVID-19 ini memang beneran ada. Sudah banyak korbannya. Meskipun di daerah sini Jember, Lumajang seperti aman-aman saja, tidak ada Corona. Di Lumajang tidak ada warga yang pakai masker, saya juga heran. Mungkin di desa kenapa masyarakat jarang yang kena, mungkin mereka ini kan rata-rata petani sering ke sawah, panas-panasan kena matahari, kerja keras, jalan kaki dari rumah ke sawah. Tapi tetap harus menjaga jarak, hidup bersih dan makan teratur,” katanya.

Artono mengumpulkan sekitar 125 orang di Aula Tiara Jember Park, Jalan Kaliurang, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Selasa (10/11/2020).

Ia berharap warga Jember menjaga diri dan keluarganya dari COVID-19. Maka perlu menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan dan menjaga jarak.

“Protokol kesehatan wajib dijaga, jangan lupa juga menjaga kesehatan, rajin olahraga, dan makan teratur,” pesan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Selain itu, ia juga mengingatkan warga Jember menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, termasuk Pilkada Jember pada 9 Desember mendatang untuk pintar dalam memilih calon kepala daerah. Artono menjelaskan sejumlah parameter bagaimana cara memilihnya.

“Harapan kami masyarakat Jember ingin mendapatkan pemimpin yang betul-betul bisa membantu masyarakat, utamanya di bidang perkonomian. Bisa memberikan pembangunan merata di Jember, memberikan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Saat seperti ini, dibutuhkan pemimpin yang tanggap betul terhadap situasi sosial apalagi saat pandemi COVID-19,” jelasnya.

Karena itu, masayarakat Jember harus melihat adanya bargaining (nilai tawar) dari seorang calon kepala daerah yang pantas dipilih. Bahkan, ia menyarankan agar warga Jember meminta perjanjian di awal supaya bisa dikawal dan diwujudkan jika calon kepala daerah nantinya terpilih.

“Bikin perjanjian, betul atau tidak calon pemimpin ini mau membantu masyarakat. Minimal bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, karena ini penting sekali. Bantuan sosial dimaksimalkan, APBD sebagian wajib dipakai untuk membantu masyarakat,” tandas Anggota Komisi E DPRD Jatim ini.@sarifa