LENSAINDONESIA.COM: Ketegasan Polri dalam menegakkan hukum dan wibawa negara terkait munculnya aksi-aksi kelompok massa yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat, sangat diharapkan. Relawan Jokowi Centre (RJC) juga minta aparat Polri untuk terus tegas agar kepastian hukum di tanah air tetap berjalan.

Sekretaris Relawan Jokowi Centre, Imanta Ginting mengatakan ketegasan penegakan hukum oleh aparat kepolisian sangat penting dalam menjaga kesetaraan warga negara dan Wibawa Negara.

“Polri jangan sungkan untuk menindak jika ada tokoh masyarakat atau kelompok tertentu melakukan pelanggaran hukum. Apalagi, terindikasi dan diduga kuat punya agenda politik terkait jaringan teroris internasional,” tandas Sekjen RJC, Jumat (4/12/20).

Sekjen RJC juga mengingatkan kembali bahwa Presiden Jokowi sudah berulang kali menegaskan agar Polri bekerja profesional dan transparan sebagaimana amanat konstitusi dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum yang harus semakin dirasakan rakyat.

“Jadi terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan atas oknum kelompok tertentu yang berlindung pada identitas tertentu, Polri harus tegas jangan sampai terbangun persepsi negara tidak berkutik terhadap kelompok tertentu,” pungkasnya.

Diketahui, akhir-akhir ini muncul aksi-aksi sekelompok massa mengatasnamakan agama, namun mengabaikan tatanan masyarakat dan etika budaya ketimuran. Paling mencolok, sekelompok massa menggeruduk rumah ibunda Menkopolhukam Mahfud MD di Pamekasan, Jawa Timur dengan teriakan-teriakan bernada ancaman sambil menggedor-gedor pintu pagar. Padahal, di rumah hanya ditinggali ibunda Mahfud MD yang sudah “sepuh” usia 90 tahun, kakak perempuan Mahfud umur 70 tahun, dan seorang perawat perempuan, serta pembantu perempuan.

Disusul muncul video-video viral yang membingungkan umat Islam. Isi video menayangkan kegiatan-kegiatan berkelompok dan menggubah lafal adzan ‘hayya’lash sholah’ menjadi ‘hayya alal jihad’…. Bahkan, ada pula video yang mengubah lafal adzan ajakan sholat tersebut menjadi ajakan jihad sambil mengacung-acungkan senjata tajam sejenis golok dan clurit dengan berlatar belakang spanduk berukuran baliho dengan gambar poster Habib Riziek Shihab.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Kepresidenan (KSP) Jenderal Purn TNI Moeldoko merespons tudingan kriminalisasi ulama yang dihembuskan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, agar dihentikan sebagai syarat rekonsiliasi pihaknya dengan pemerintah.

“Sebenarnya tidak ada istilah kriminalisasi ulama, itu nggak ada. Kita nggak mengenal itu, istilah itu. Dan, kita tidak mau ulama dikriminalisasi. Negara itu melindungi segenap bangsa, itu tugas negara,” kata Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Moeldoko mempertegas pernyataannya, bahwa terkadang, untuk membangun emosi masyarakat, digunakan istilah-istilah tertentu seperti halnya kriminalisasi. Padahal negara, kata Moeldoko, berupaya melindungi segenap bangsa dan warga untuk tidak bertindak semena mena. @red