LENSAINDONESIA.COM: Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Mahfud MD geregetan mendapatkan data tanah negara yang luasnya ribuan hektar, ternyata selama ini dikuasai atau ada dalam genggaman grup-grup besar pengusaha swasta di Indonesia dengan status Hak Guna Usaha (HGU).

Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Tengku Taufiqulhadi mengakui bahwa yang diungkapkan Menkopolhukam Kabinet Jokowi “Indonesia Maju” jilid 2 itu bukan mengada-ada, tapi kenyataan.

“Itu fakta yang disampaikan oleh Pak Mahfud, itu benar. Penguasaan tanah itu oleh pihak swasta,” tegas Taufiqulhadi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (26/12/2020).

Stafsus ini mengungkapkan penguasaan lahan yang menjadi hambatan berat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, karena proses penguasaan HGU bukan terjadi di era pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, era pemerintahan sebelumnya.

“Jadi, itu terjadi bukan pada era Pak Jokowi,” tegasnya.

Penegasan politikus Partai Nasdem itu menanggapi pernyataan bernada geregatan oleh Menko Mahfud MD yang menyebut ribuan hektare lahan negara di Indonesia dikuasai oleh pengusaha dengan tanah hak guna usaha (HGU).

“Saya dapat kirimin daftar group penguasa tanah HGU yang setiap group menguasai sampai ratusan ribu hektare. Ini gila,” ujar Mahfud dalam akun Twitter resmi miliknya @mohmahfudmd, Jumat (25/12) malam.

Mahfud juga menegaskan izin penguasaan tanah negara itu bukan baru atau dari pemerintahan Presiden Jokowi. Melainkan, terjadi secara berlanjut pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

“Penguasaan itu diperoleh dari pemerintahan dari waktu ke waktu. Bukan baru,” tegasnya.

Bahkan, Menkopolhukam ini mengutarakan bahwa mengatasi persoalan pelik yang melilit negara ini bukan sesuatu yang mudah.

Sebab, perusahaan-perusahaan besar yang menguasai lahan tersebut berproses menggunakan hukum formal.

Mahfud optimistis pemerintahan Jokowi dapat menuntaskan persoalan rumit penguasaan lahan oleh sekelompok pengusaha di Indonesia itu.

“Ini limbah masa lalu yang rumit penyelesaiannya, karena dicover dengan hukum formal. Tapi kita harus bisa (menyelesaikannya),” tandas Menteri, yang rumah ibundanya di Pamekasan sempat digeruduk massa FPI terkait penahanan Riziek Shihab belum lama ini. @jrk/redut