LENSAINDONESIA.COM: Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, menyampaikan pemerintah menerapkan kebijakan dalam pembatasan di Jawa dan Bali adalah untuk menekan angka penularan virus corona saat ini, bukan pelarangan kegiatan masyarakat.

“Pertama, ditegaskan ini bukan pelarangan kegiatan masyarakat,” ujar Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (7/1/2021).

Meski demikian, Airlangga meminta masyarakat tidak telalu panik atas kebijakan yang dibuat pemerintah. Sebab, upaya pembatasan kegiatan bertujuan pengendalian laju kasus Covid-19 yang sudah menembus di level 100 ribu lebih. Sebab itu, massyarakat tidak perlu panik dalam hal ini.

“Kedua, masyarakat agar tidak panik, jangan panik. Ketiga, bentuk kegiatan ini mencermati pengembangan Covid-19 yang ada kita lihat pada kondisi hari ini kasus aktifnya ada di 112.593 orang ” bebernya.

Lebih jauh Airlangga menjelaskan, bahwa kebijakan ini sudah dipertimbangkan dan dibahas secara mendalam mengantisipasi lonjakan kasus aktif Covid-19 akibat liburan.

“Dan berikutnya tentu memperhitungkan situasi kegiatan sosial ekonomi masyarakat,” terangnya.

Pemerintah menggunakan empat kriteria dalam PPKM, yaitu:

Pertama, Tingkat kematian itu di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau tingkat kematiannya di atas 3%

Kedua, Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata kesembuhan nasional atau 82%

Ketiga, Tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional

Keempat, Tingkat keterisian rumah sakit (BOR) untuk ICU dan isolasi di atas 70%.

“Nah apa yang diatur? Bukan menghentikan seluruh kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan sektor esensial, yaitu kesehatan, bahan pangan, dan lain-lain seluruhnya bisa berjalan. Dan ini diberlakukan pada 11 hingga 25 Januari 2021 dan instruksi mendagri sudah diterbitkan dan beberapa gubernur akan memberikan surat edaran. Yang sudah menerbitkan kemarin di Bali dan hari ini direncanakan Gubernur DKI Jakarta,” jelas Airlangga.

Selain itu, lanjut Menko bidang Perekonomian ini, PPKM yang dilakukan meliputi penerapan work from home (WFH) 75%, mal dibatasi sampai jam 7 malam, dine in tetap dibolehkan sebesar 25%, kapasitas tempat ibadah 50%, fasilitas umum dihentikan, kegiatan sosial disetop, dan transportasi akan diatur daerah masing-masing.

“Daerahnya itu sudah ditentukan, yaitu berbasis kota dan kabupaten, bukan keseluruhan provinsi Jawa dan Bali,” terangnya.

Adapun beberapa kota yang jadi prioritas dalam aturan tersebut, yaitu:

– DKI Jakarta (seluruh wilayah)
– Jawa Barat (Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Bandung Raya
– Banten (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan)
– Jawa Tengah (Semarang Raya, Banyumas Raya dan Kota Surakarta sekitarnya)
– Yogyakarta (Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Sleman dan Kabupaten Kulonprogo)
– Jawa Timur (Surabaya Raya dan Malang Raya)
– Bali (Kabupaten Badung dan Kota Denpasar)

“Jadi sekali lagi ini tidak di seluruh wilayah, tetapi di kota-kota dan kabupaten yang memenuhi empat kriteria yang disebutkan tadi,” pungkas Airlangga.@licom

 

#satgascovid19
#ingatpesanibu
#ingatpesanibupakaimasker
#ingatpesanibujagajarak
#ingatpesanibucucitangan
#pakaimasker
#jagajarak
#jagajarakhindarikerumunan
#cucitangan
#cucitangandengansabun