LENSAINDONESIA.COM: Budayawan sekaligus Ketua Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesua (Lesbumi) Jawa Timur, Nonot S. Mono meminta Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana tidak setengah hati dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mencegah persebaran COVID-19.

Menurut Nonot, pernyataan Whisnu yang menyebut kurang ‘sependapat dengan pemberlakukan PPKM tetapi siap menjalankan’ merupakan sikap setengah hati dalam melindungi warganya dari bahaya COVID-19.

“Sebagai budayawan saya menyayangkan sikap seorang Plt Wali Kota Surabaya (Whisnu Sakti Buana). Menurut saya, kok wali kota lebih mengutamakan ego daripada keselamatan warga,” kritiknya, Sabtu (09/01/2021).

Nonot mengatakan, seharusnya Whisnu melihat perkembangan data COVID-19 secara cermat sehingga tidak ada kesan setengah hati dalam mencegah pandemi COVID-19. Tidak hanya memelototi naik turunnya angka penambahan positif COVID-19. Tetapi perlu juga fokus pada data angka kematian di Surabaya akibat COVID-19.

“Ya kalau melihat angka naik turunnya kasus positif dan sembuh, ya fluktuatif. Harusnya juga fokus pada data angka kematian akiba COVID-19 di Surabaya yang selalu bertambah. Sampai 9 Januari 2021 sudah 1.262 orang di Surabaya meninggal dunia akibat COVID-19. Jumlah ini tertinggi di Jatim. Jadi, bila dia mengacu pada data angka kematian ini, dia akan lebih mengutamakan keselamatan warganya, apapun caranya. Sehingga kata kurang sependapat dengan PPKM tidak terlontar ke media,” ujar Nonot.

Betapapun beratnya upaya pencegahan virus Corona, lanjut Nonot, harus dicegah sampai titik darah penghabisan, kesehatan masyarakat wajib diperjuangkan. Kedisiplinan protokol kesehatan tidak boleh ditawar, harus diperketat, vaksinasi harus disegerakan.

“Masyarakat paham bahwa sektor ekonomi perlu diperhatikan, namun keselamatan warga di Surabaya juga tidak boleh dinomor duakan. Semuanya penting. Bila ada pendapat bahwa angka kematian COVID-19 di Surabaya dimoninasi komorbit (penyakit penyerta) maka situasi ini harus benar-benar dipahami oleh Whisnu, bahwa sampai saat ini jumlah warga yang memiliki komorbit di Surabaya jumlahnya tidak sedikit. Dan keselamatan mereka menjadi tanggung jawab bersama, jangan diabaikan. Ya jangan setengah hati menerapkan PPKM,” tandas Nonot.

Sebelumnya, Plt Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana menyatakan dirinya kurang sependapat dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di 11 daerah di Jatim termasuk Surabaya. Alasannya karena keadaan Surabaya sudah mulai membaik setelah terjadi peningkatan usai libur akhir tahun. Sementara daerah yang masuk zona merah di Jawa Timur malah tidak masuk dalam daerah yang akan diinstruksikan PPKM.

Penetapan 11 daerah tersebut berdasarkan pertimbangan atas (1) Instruksi Kemendagri No.1 Tahun 2021 yaitu Surabaya Raya meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo; (2) atas dasar daerah yang masuk zona merah dalam peta BNPB yaitu (Kabupaten Blitar, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Ngawi) serta (3) daerah yang memenuhi seluruh kriteria 4 indikator yang ditetapkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) yaitu Kabupaten Madiun dan Kota Madiun.

Empat kriteria pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 yakni diukur dari (1) tingkat kematian di atas rata-rata nasional (3%) ; (2) tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional (82%); (3) tingkat kasus aktif di atas rata rata Nasional (14%) serta (4) tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR) ICU dan isolasi di atas 70%.

Meski pun kurang sependapat, Whisnu mengungkapkan Surabaya telah siap untuk menjalankan instruksi tersebut. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sendiri telah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pihak Terkait untuk mempersiapkan PPKM. Dirinya mengungkapkan bahwa di lapangan juga sudah disiapkan, baik jajaran Satpol PP, BPB Linmas, Lurah dan Camat. Bahkan dirinya telah menginstruksikan kepada Lurah dan Camat untuk menyosialisasikan PPKM kepada warga.

“Saya sudah meminta lurah dan camat untuk mensosialisasikan PPKM ini ke warga Kota Surabaya,” ujar Whisnu dalam konferensi pers yang dilakukan di ruang kerjanya, Jumat (08/01/2020).

Pada dasarnya Surabaya telah menerapkan PPKM yang diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sebab menurut Whisnu, Perwali nomor 67 tahun 2020 tidak jauh beda dengan instruksi Mendagri tersebut. Sehingga hanya perlu ada penyesuai dibeberapa pasal guna menyesuaikan dengan Instruksi Mendagri. Misalnya saja di Bab V dengan menambahkan bahwa Perwali ini tetap mengacu pada Mendagri atau keputusan yang berlaku di atasnya. Untuk hal lain yang belum sesuai dengan instruksi Mendagri dirinya akan menerbitkan Keputusan Wali Kota dan Surat Edaran terkait Perbedaan Tersebut. Dirinya mengungkapkan pada H-1 penerapan PPKM pihaknya akan melakukan sweeping ke seluruh tempat-tempat rumah makan, restoran dan warkop untuk mengecek kesiapan pemberlakuan PPKM tersebut.

“Makanya nanti kita buatkan surat edaran juga supaya kapasitasnya hanya 25 persen saja. Bahkan, nanti H-1 mungkin juga bisa dilakukan sweeping ke seluruh tempat-tempat rumah makan, restoran dan warkop untuk mengecek kesiapan pemberlakuan pembatasan kegiatan ini, yang rencananya dimulai tanggal 11 Januari,” papar Whisnu.

Oleh karena itu Whisnu akan mewanti-wanti warga agar tidak khawatir. Karena menurutnya PPKM ini berbeda dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bahkan PPKM ini sama seperti yang telah dilakukan warga saat ini. Hanya beberapa hal saja yang dibatasi. Seperti WFH (work from home) harus 75 persen, Penutupan Pusat Perbelanjaan pada jam 19.00, serta kapasitas Rumah Makan dan Retoran yang awalnya 50% menjadi hanya 25%.

“Jadi, kegiatan perekonomian tetap jalan terus, tapi protokol kesehatannya kita perketat dengan adanya sedikit perbedaan dari sebelumnya. Makanya saya berharap warga tidak perlu trauma dengan pembatasan ini,” harapnya.@LI-13

 

#satgascovid19
#ingatpesanibu
#ingatpesanibupakaimasker
#ingatpesanibujagajarak
#ingatpesanibucucitangan
#pakaimasker
#jagajarak
#jagajarakhindarikerumunan
#cucitangan
#cucitangandengansabun