LENSAINDONESIA.COM: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Timur sering melakukan pembubaran bahkan penyegelan kafe, restoran, ataupun Tempat Hiburan malam di Surabaya selama Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Surabaya. Hal ini dinilai bisa menimbulkan konflik antara Satpol PP Jatim dengan Satpol PP Surabaya yang memiliki wewenang untuk mengawal Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya selama PPKM di Surabaya.

Guna menghindari konflik tersebut, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mengundang kedua belah pihak untuk melakukan hearing atau dengar pendapat pada Senin (18/01/2021).

Rapat dengar pendapat yang dilakukan secara daring ini menghadirkan Kepala Satpol PP Jatim, Kepala Satpol PP Surabaya, Kepala BPB Linmas Surabaya, serta beberapa pihak terkait seperti pemilik kafe dan restoran.

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pertiwi Ayu Krisna, yang saat itu memimpin rapat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi. Menurutnya penertiban sebaiknya terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota.

“Penertiban jangan dilakukan dengan pendekatan kekuasaan yang lebih tinggi tingkatannya. Harusnya melakukan komunikasi dengan pemerintah kota,” terang Ayu usai pelaksanaan hearing.

Politisi Partai Golkar itu berharap agar hal ini tidak kembali terulang, dan berharap agar Satpol PP Surabaya lebih responsif terhadap Penegakan Perwali Nomer 2 Tahun 2021 yang menjadi Pedoman dalam Menjalabkan PPKM. Apalagi menurutnya di Satpol PP Surabaya terdapat banyak yang perempuan yang dianggap lebih cocok untuk menangani kafe dan restoran. Karena dianggap lebih luwes.

“Idealnya yang bertindak itu Satpol PP Kota Surabaya. Apalagi anggota mereka banyak yang perempuan yang lebih cocok menangani cafe dan restoran. Mereka lebih luwes,” tegasnya.

Senada Dengan Ayu, Anggota Komisi A, Arif Fathoni, mengharapkan agar Satpol PP Provinsi terlebih dahulu berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Kota Surabaya dan Satpol PP Surabaya bila ingin membantu tugas Satpol PP Surabaya dalam melakukan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan selama PPKM. Karena Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 53 Tahun 2020 masih berlandaskan pada Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU Perda). Sehingga tidak terjadi kekacauan norma hukum dalam bidang pemerintahan.

“Saya berharap kedepan, jika Satpol PP Jatim mau membantu tugas-tugas Satpol PP Kota Surabaya sebaiknya tetap berkoordinasi dengan Pemkot Surabaya. Dalam UU Pemda sudah diatur mana kewenangan absolut, konkruen dan langsung,” harapnya.@adv